SEPUTARTANGSEL.COM - Berdasarkan hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO), elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berhasil menempati urutan pertama dengan suara 21,3 persen.
Anies Baswedan berhasil mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang biasanya berada di posisi teratas.
Menurut survei IPO kali ini, Ganjar Pranowo justru berada di posisi ketiga dengan suara 11,6 persen.
Baca Juga: Anies Baswedan Raih Penghargaan Gubernur Terbaik, Netizen Singgung Giring Ganesha
Selain Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, kini elektabilitas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno justru meroket dan bertengger di posisi kedua dengan perolehan suara 13,8 persen.
Menanggapi hasil survei yang dilaksanakan pada 29 November 2021 itu, Pakar hukum tata negara Refly Harun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam membaca hasil survei lembaga.
Refly Harun mengatakan, hasil survei tersebut cukup dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis aja, bukan sebagai patokan.
"Kita harus hati-hati dalam menilai survei ini. Jadikan saja sebagai bahan untuk menganalisis, tetapi tidak bisa dijadikan patokan penuh," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 6 Desember 2021.
"Karena kalau surveinya konsisten dengan metodologi yang sama, dengan periode yang sama, seharusnya hasilnya tidak jauh berbeda. Kalau hasilnya jauh berbeda, Prabowo dari nomor satu lalu terpelanting nomor lima, kemudian Sandiaga yang tadinya nomor enam jadi nomor dua, nah itu barangkali kita harus berhati-hati cara membacanya," sambungnya.
Lebih lanjut, Refly Harun berharap bahwa siapapun presidennya, presidential threshold bisa dihilangkan agar demokrasi di Indonesia bisa bertumbuh subur.
Dia menilai, yang lebih dibutuhkan saat ini adalah membangun sistem elektoral yang lebih solid dibandingkan dengan mengandalkan individu untuk membangun negeri.
"Ketimbang kita mengandalkan orang per orang untuk dijadikan calon presiden, jauh lebih baik kalau kita itu membangun sistem elektoral yang lebih baik, lebih solid," tegasnya.***