SEPUTARTANGSEL.COM - Pengamat politik Rocky Gerung beserta dengan tiga tokoh lainnya, yakni Refly Harun, Hersubeno Arief, dan Natalius Pigai akan dilaporkan ke Mabes Polri terkait dugaan kasus ujaran kebencian.
Rocky Gerung dan sejumlah tokoh yang diketahui sering kali mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan dilaporkan oleh Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat).
Perekat menilai, Rocky Gerung Cs kerap membuat pernyataan yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Salah satunya adalah ketika Rocky Gerung mengkritik Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo yang dinilai ikut campur terkait banyaknya desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Menanggapi pelaporan dirinya, Rocky Gerung mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang konyol. Menurutnya, banyak orang yang mengkritik hal yang sama.
"Itu hal yang konyol juga, karena semua orang bicara hal yang sama. Mestinya dilaporkan semua, satu Republik, termasuk KWI yang berkomentar bahwa itu memang kira-kira konteksnya nggak layak lah. Kalau dilaporin, entah apa kasusnya tuh," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 1 Desember 2021.
"Republik sebenarnya ingin lihat satu penyelesaian dari soal-soal semacam ini, secara makro," sambungnya.
Menurut mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu, kritik yang kerap kali dilayangkan oleh sejumlah pihak kepada pemerintah merupakan wujud kegagalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghasilkan kesetaraan bagi warga negara.
Selain itu, Jokowi juga dinilai gagal dalam membuat diskusi publik yang berbasis kepada hak-hak konstitusional.
"Saya sering terangkan bahwa hal-hal semacam ini terjadi karena Presiden Jokowi gagal menghasilkan kesetaraan warga negara, gagal membuat percakapan publik itu berbasis pada hak-hak konstitusional. Kan itu intinya," ujarnya.
Rocky mengaku mengkritik Romo Benny dengan harapan agar Stafsus Dewan Pengarah BPIP itu dapat mengendalikan akal dan mulutnya pada hal-hal yang bersifat ideologis.
Lebih lanjut, salah seorang pendiri Setara Institute itu menduga bahwa pelaporan dirinya merupakan pengalihan isu dari skandal bisnis PCR yang menyeret nama sejumlah menteri di pemerintahan Jokowi.
Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
"Ini juga mungkin pengalihan sementara. Tapi nanti juga polisi anggap 'Ah kenapa nggak PCR yang dilaporin?'. Iwan Sumule diperiksa sepuluh jam," tutur Rocky Gerung.
"Hal-hal yang sepele, yang nggak ada gunanya lapor-laporin, toh diskursusnya akan berlanjut terus," lanjutnya.
Dia menegaskan, setiap orang memiliki hak untuk berargumentasi terkait kasus yang melibatkan Romo Benny yang sempat menghebohkan publik.***