SEPUTARTANGSEL.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi keputusan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang tidak melaksanakan Reuni 212 di Jakarta.
PA 212 berencana akan menggelar Reuni 212 di Pesantren Azzikra, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
"Alhamdulillah informasi yang kami terima, teman-teman panitia sangat bijak dan adil, mencari solusi, yaitu berdasar informasi yang kami terima, akan diadakan di tempat Ustad Arifin Ilham di Pondok Pesantren Azzikra," kata Riza Patria di Balaikota Senin malam yang dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara pada Selasa, 30 November 2021.
Riza Patria mengatakan keputusan itu diambil oleh panitia setelah tidak memungkinkannya pelaksanaan di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan kawasa Patung Kuda.
Baca Juga: Song Joong Ki Berduka, Neneknya Meninggal Dunia
Hal itu dikarenakan Monas belum dibuka untuk umum dan kawasan Patung Kuda juga tidak memungkinkan karena Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin keramaian.
Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin keramaian dikarenakan tidak adanya rekomendasi dari Satgas Covid-19.
"Kan Polda juga harus ada izin dari Satgas Covid-19, Satgas Covid-19 juga harus mempertimbangkan kalau diberi izin," ucap Riza Patria.
"Khawatir ada penularan dan sebagainya, terus bagaimana ketertiban umum dan lainnya," sambung Riza Patria.
Selain itu, orang nomor dua di DKI Jakarta tersebut menilai pemilihan lokasi Reuni 212 di Pesantren Azzikra adalah pilihan baik.
"Ini keputusan yang sangat baik dan bijak, tidak dilaksanakan di tengah kota yang masih ramai, tidak mengganggu ketertiban umum, Insya Allah tidak akan disusupi, kalau di pondok pesantren di masjid Insya Allah aman, damai dan pasti mendapat Ridha Allah SWT," ungkap Riza Patria.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Gongseng dan Bendungan Tugu Bagian dari Ketahanan Pangan
Sebelumnya, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif menggelar rapat bersama Pemprov DKI pada Senin, 29 November 2021 untuk membahas izin Reuni 212 di kawasan Patung Kuda.
Rencana digelarnya Reuni 212 di kawasan Patung Kuda pada 2 Desember 2021 terganjal izin dari pihak Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya.
Rapat itu dipimpin Asisten Pemerintahan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko dengan mengundang Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal Mulyo Aji, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran, Wali Kota Jakarta Pusat dan beberapa kepala SKPD Pemprov DKI Jakarta.***