SEPUTARTANGSEL.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah berdebat dengan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap melalui cuitan di twitter pada Selasa, 9 November 2021.
Hal itu bermula dari kritikan Fahri Hamzah kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmi Alaydroes karena meminta maaf.
Permintaan maaf Fahmi Alaydroes berkaitan dengan kalimatnya menyindir Ketua DPR RI Puan Maharani yang ingin menjadi calon Presiden (capres) 2024 saat interupsinya diabaikan dalam Rapat Paripurna pada Senin, 8 November 2021.
Fahri Hamzah melalui cuitan Twitter pribadinya pada Senin, 8 November 2021 menyebut bahwa orang Senayan (Anggota Legislatif-red) digaji untuk berantem.
Baca Juga: Satu Minggu PPKM Rugi 5,2 Triliun, Luhut: Kita Super Hati-hati Agar Tidak PPKM Ketat
"Senayan itu tempat orang yang digaji rakyat untuk berantem. Bukan minta maaf #OposisiPenakut," cuit Fahri Hamzah.
Menanggapi cuitan tersebut mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap membalasnya.
Melalui akunnya @yudiharahap46, ia mengatakan ketika Fahri Hamzah masih di DPR kompak merevisi Undang-undang KPK.
"Jaman @Fahrihamzah masih di DPR, waktu revisi UU KPK malah kompak, #jleb ha ha," cuit Yudi Harahap pada 9 November 2021.
Fahri Hamzah membalas dengan mengungkap bahwa perjuangan memperbaiki KPK panjang setelah dirusak oleh sejumlah oknum.
"Perjuangan memperbaiki @KPK_RI itu panjang mas setelah dirusak oleh oknum. #MintaMaafBuPuan," kata Fahri Hamzah.
Baca Juga: Luhut Pandjaitan Persilakan Audit Terkait Bisnis Tes PCR: Biar Jangan Ada Dusta di Antara Kita
Balasan Fahri Hamzah pun dibantah Yudi Harahap.
"Ha ha oknum hanya ada dibatinmu saja bang, karena kepentingan pribadimu, itulah sebabnya sesekali berpikir positif untuk Indonesia, ho ho," balas Yudi Harahap.
"Kalau perbedaan kita adalah antara koruptor (saya) dan pejuang anti korupsi (anda) kenapa saya tidak ditangkap?" kata Fahri Hamzah.
"Ha ha analogi macam apa ini," balas Yudi Harahap.
Fahri Hamzah yang juga mantan Wakil Ketua DPR RI tergolong vokal terkait wacana pembubaran KPK ketika Yudi Harahap masih aktif di lembaga antirasuah tersebut. ***