SEPUTARTANGSEL.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Helmy Faishal Zaini membantah klaim kontroversial dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Yaqut ramai dihujat lantaran mengklaim bahwa Kementerian Agama (Kemenag) adalah hadiah negara untuk NU, bukan umat Islam secara keseluruhan.
Dalam bantahan yang disampaikan melalui unggahan akun Instagram, Helmy Faishal menegaskan bahwa Kemenag adalah hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya NU atau hanya umat Islam.
Bahkan Helmy Faishal menegaskan bahwa NU tidak boleh semena-mena berkuasa di Kemenag meskipun punya peran besar dalam menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta.
"Pertama adalah bahwa Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam," kata Helmy Faishal dikutip SeputarTangsel.Com dari unggahan akun Instagram @ahmadhelmyfaishalzaini pada Minggu, 24 Oktober 2021.
"Bahwa NU punya peran besar dalam menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta, tak lagi disangsikan. Namun tidak berarti NU boleh semena-mena berkuasa atas Kementerian Agama ataupun merasa ada hak khusus," sambung Helmy Faishal.
Helmy Faishal juga mengatakan, NU telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah jauh sebelum kemerdekaan.
Selain itu, Sekjen PBNU tersebut juga mengatakan bahwa NU adalah stakeholder terbesar dari Kementerian Agama karena mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren dan pendidikan keagamaan.
Akan tetapi, kata Helmy Faishal, NU tidak memiliki keinginan untuk menguasai dalam pengelolaan kekuasaan.
"Bahwa NU adalah stakeholder terbesar dari Kemenag tentu dapat dilihat karena Kemenag lah organ dari pemerintahan ini yang mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren dan pendidikan keagamaan," kata Helmy Faishal.
Baca Juga: KH Cholil Nafis Tanggapi Yaqut yang Klaim Kemenag Hadiah untuk NU, Netizen Usul Menag Diganti
"Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai atau pun memiliki semacam 'privillege' dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan, karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan)," katanya.
Oleh karena itu, prinsip NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa asalkan bisa melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan.
"Karena prinsip bagi NU adalah siapa saja boleh memimpin dan berkuasa dengan landasan 'Tashorroful imam 'alarroiyyah manutun bil maslahah', kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan," ungkap Helmy Faishal.
Baca Juga: Yaqut Klaim Kemenag Hadiah untuk NU, KH Cholil Nafis: Indonesia Hadiah dari Allah untuk Bangsa
Selain itu, Helmy Faishal, pernyataan Yaqut adalah hak pribadinya sendiri. Namun, menurutnya komentar itu kurang bijaksana.
"Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama tentu itu hak beliau, meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan," kata Helmy Faishal.***