SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahmud MD membeberkan sikap Presiden Jokowi mengenai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Mahfud MD menuturkan, Presiden Jokowi turut mengikuti polemik Partai Demokrat yang melibatkan bawahannya yakni Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.
Presiden Jokowi sempat bertanya kepada Menkopolhukam itu, mengenai landasan adanya KLB Deli Serdang kubu Moeldoko, apakah dibenarkan atau tidak menurut hukum.
"Hukumnya bagaimana? Kata Pak Jokowi kepada saya," tutur Mahfud MD dalam diskusi bersama Didik J. Rachbini melalui Live Twitter pada Rabu, 29 September 2021.
Menjawab pertanyaan Presiden itu, Mahfud MD pun mengatakan pandangannya bahwa KLB tersebut semestinya tidak disahkan.
"Hukumnya Pak, tidak boleh ada muktamar seperti itu. Karena muktamar itu, atau kongres itu, harus diminta oleh pengurus yang sah," sambung Mahfud MD saat menceritakan percakapannya dengan Presiden Jokowi.
Mahfud MD pun menuturkan bahwa peserta KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko itu adalah orang luar dan bukan pengurus yang sah.
Menkopolhukam itu pun kemudian menceritakan respons Presiden Jokowi setelah dirinya menerangkan dalam perspektif hukum.
Baca Juga: Piala AFF 2020 Resmi Digelar di Singapura Sampai Babak Final, Keuntungan Buat Timnas Indonesia?
Saat itu, Presiden Jokowi memerintahkan untuk menegakkan hukum sehingga KLB Moeldoko tidak boleh disahkan.
"Jadi itu tidak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, kalau memang begitu tegakkan saja hukum," tutur Mahfud MD.
Independensi Presiden Jokowi diceritakan Mahfud MD, yang meminta untuk tidak disahkan KLB meskipun Moeldoko adalah temannya.
"Tidak usah disahkan Pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Pak Jokowi," ucap Mahfud MD.
Sebelumnya, dalam diskusi bersama Didik J. Rachbini itu, Mahfud MD menyatakan bahwa Istana tidak ikut campur dalam polemik Partai Demokrat.
Baca Juga: Gerakan Dukung UMKM, Ridwan Kamil Promosikan Jeans dari Sampah Plastik
Meski ada Moeldoko yang menjabat sebagai KSP, namun Presiden Jokowi memberikan instruksi untuk tetap menegakkan hukum. ***