SEPUTARTANGSEL.COM - Dugaan bocornya data milik BPJS dan e-HAC menunjukkan kelemahan negara dalam melindungi data pribadi warganya.
Hal itu diperparah lagi dengan bocornya sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi, makin menunjukkan lemahnya jaminan hak digital warga.
Demikian diungkapkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
"Bismillah, bocornya data BPJS, e-HAC sampai presiden, kian menunjukkan negara lemah melindungi identitas pribadi warganya," ujar Mardani Ali, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @MardaniAliSera pada, Selasa, 7 September 2021.
Dia juga mempertanyakan bagaimana bisa data pribadi milik Presiden Jokowi sampai bocor.
"Data pribadi presiden saja bocor, bagaimana bisa?" ucap Mardani Ali.
Menurutnya, kebocoran data ini menjadi salah satu ancaman terhadap kedaulatan data pribadi warga dan bukti lemahnya jaminan hak digital warga.
"Jelas terancam kedaulatan data pribadi warga, dapat dibilang puncak gunung es lemahnya jaminan hak digital warga," ujar Mardani Ali.
Baca Juga: Data Vaksinasi Jokowi Bocor, Kemenkes Tutup Data Pejabat di Aplikasi PeduliLindungi
Mardani Ali menambahkan, sebaiknya pemerintah menyampaikan permintaan maaf karena kejadian ini bisa merugikan secara materiil dan nonmateriil.
"Baiknya pemerintah meminta maaf kepada publik karena berbagai kejadian itu dapat merugikan, baik secara materil maupun nonmateril," tambah Mardani Ali.
Menurut Mardani, jika kejadian seperti ini terus berulang, bisa dilihat sebagai kejadian yang sistemik. Dari kejadian ini, bisa dikatakan pula, akan ada pihak yang diuntungkan dengan adanya kebocoran data ini.
"Kejadian yang terus berulang ini seakan-akan tidak bisa dijangkau hukum. Bisa diperkirakan sebagai kasus sistemik yang artinya, ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan kebocoran ini," ujar Mardani Ali.
Baca Juga: Sertifikat Vaksinasi Presiden Jokowi Beredar di Media Sosial, Data PeduliLindungi Bocor?
Dia juga menambahkan bahwa pengelolaan data pribadi terlihat sembarangan dan tidak menimbang dari aspek keamanan terhadap pengelolaan data.
"Pengelolaan data pribadi warga terlihat sembarangan & tidak memperhatikan aspek keamanan pengelolaan data," ucap Mardani Ali.
Mardani Ali melanjutkan, wajar jika masyarakat tidak yakin terhadap program penanganan pandemi Covid-19 di tanah air yang dibuat terintegrasi ke dalam sistem digital.
"Dan wajar jika publik gusar karena berbagai program penanganan pandemi Covid-19, secara keseluruhan dibuat terintegrasi dalam sistem digital," tutur Mardani Ali.***