SEPUTARTANGSEL.COM - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti terkait Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang disinyalir terlibat dalam bisnis tambang emas di Papua.
Pasalnya, Luhut disebut memiliki kepemilikan saham di perusahaan PT Toba Bara Sejahtera.
Hal ini diungkapkan dalam pembicaraan diskusi antara aktivis HAM Haris Azhar dengan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti.
Baca Juga: Survei Indikator: Tingkat Kepuasaan Masyarakat terhadap Kinerja Presiden Jokowi Terus Menurun
Diskusi yang diabadikan dalam unggahan video itu telah dipublikasikan dalam kanal Youtube Haris Azhar yang berjudul 'ADA LORD LUHUT DIBALIK RELASI EKONOMI-OPS MILITER INTAN JAYA !! JENDERAL BIN JUGA ADA !! NgeHAMtam' pada 20 Agustus 2021.
Melalui cuitan akun Twitter pribadinya @NataliusPigai2 pada Selasa, 24 Agustus 2021, dirinya memberikan komentar dengan nada sindiran atas polemik tersebut.
Menurut Natalius Pigai, aktivitas bisnis dan operasi Militer telah dilarang oleh sejumlah pihak.
"Bisnis dan Operasi Militer sgt dilarang PBB, USA & UK," kata Natalius Pigai, seperti dikutip SeputarTangsel.Com dari cuitan.
Baca Juga: Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Teratas, Disusul Gerindra, Demokrat Imbangi Golkar
Natalius Pigai menilai apabila kabar Luhut terlibat dalam bisnis tambang emas di Papua benar adanya, maka Luhut dianggap bersalah lantaran telah menjadikan alat negara untuk melanggar HAM.
"Jika kajian itu benar mk Luhut cs gunakan alat Ngr utk langgar HAM," tutur Natalius Pigai.
Natalius Pigai pun memberikan contoh berupa peristiwa seorang aktivis Ken Saro Wiwa asal Nigeria yang telah dibunuh pada tahun 1996.
"1996 Ken Saro Wiwa dibunuh di Nigeria, Shell dibaliknya," ujarnya.
Selain itu, Natalius Pigai juga menyinggung adanya perusahaan gas Arun asal Aceh yang telah tutup lantaran diduga telah mendanai operasi militer.
Baca Juga: Hasil Lengkap Drawing Sudirman Cup 2021, Indonesia Satu Grup dengan Denmark
"Perusahan Gas Arun di Aceh tutup krn danai operasi militer jd kasus ini serius," tuturnya
Informasi keterlibatan Luhut Pandjaitan pada tambang di Papua diketahui dari percakapan antara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
"Kita tahu juga bahwa PT Toba Bara Sejatera ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita, namanya adalah Luhut Binsar Pandjaitan," Fatia Maulidiyanti.
Namun, informasi yang disampaikan oleh Fatia Maulidiyanti ini segera ditepis oleh Juru Bicara Menteri Koordinator Menko Marves, Jodi Mahardi.
Jodi Mahardi mendesak Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti untuk segera memberikan klarifikasi maupun bukti atas persoalan tersebut.
Jodi Mahardi pun menegaskan bahwa kabar yang telah menyeret koordinator PPKM Darurat itu merupakan sebuah fitnah karena tidak sesuai dengan fakta.
"Karena hal tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta," Jodi Mahardi.
Di sisi lain, cuitan Natalis Pigai itu telah menarik perhatian Netizen untuk memberikan tanggapan.
"Usut tuntas pelanggaran wewenang dan pelanggaran HAM," tulis @TjoeJonathan.
Baca Juga: Beredar, Pejabat Mengaku Gunakan Vaksin pada Video Percakapannya dengan Presiden Jokowi
"Operasi tambang berkedok operasi militer dong??" tulis @ahmadhaidir.
"Merdekaa...merdekaa dari penjajah oligarki," tulis @kepi00202.***