SEPUTARTANGSEL.COM- Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengenai cara memberikan kritik terhadap pemerintah menuai sindiran dari tokoh Partai Demokrat.
Dalam pernyataannya Moeldoko menyebut bahwa kritik merupakan hal yang lumrah dalam suatu pemerintahan.
Hanya saja Moeldoko menyebut kritik hendaknya disampaikan dengan cara yang lebih beradab dan memperhatikan adab Ketimuran.
Pernyataan Moeldoko tersebut menggelitik tokoh Partai Demokrat Andi Arief.
Baca Juga: Pererat Hubungan Bilateral, Pemprov Bali Terima Hibah Ribuan APD dari Australia
Melalui akun twitternya @Andiarief__ memberikan sindiran terhadap pernyataan Moeldoko. Meski Andi Arief tak menyebutkan nama.
Dalam cuitannya Andi Arief memberikan sindiran dengan menuliskan, mengenai tata krama ketimuran.
"Tata krama ketimuran itu: 1.Kudeta Partai Politik 2. Penghianatan pada mantan Panglima tertinggi TNI 3. Presiden tetap mengakomodir pelaku kudeta Parpol dan hianat pada mantan Panglima tertinggi TNI dalam jabatan Kepala Tata Usaha Presiden," tulis Andi Arif pada 19 Agustus 2021.
Pada cuitannya yang lain, Andi Arief juga menjabarkan fungsi staf khusus Presiden.
Baca Juga: Presiden Ashraf Ghani Disebut Bawa Sejumlah Uang Saat Tinggalkan Afghanistan, Begini Pengakuannya
Menurut pengalamannya Andi Arief menyebut fungsi staf khusus Presiden adalah setiap pagi melaporkan kritik rakyat ke meja Presiden.
"Apa salah satu fungsi staf khusus Presiden? Setiap pagi melaporkan kritik rakyat ke meja Presiden. Semua disampaikan apa adanya," beber Andi Arief.
Ia menyebut sebagai staf khusus dilarang menyarankan penangkapan atau tindakan hukum pada pengritiknya.
"Para Staf khusus mengelompokkan kritik, bukan mengelompokkan pengkritik dan dilarang menyarankan penangkapan atau tindakan hukum. Itu pengalaman saya," ungkap Andi Arief.
Serangan Andi Arief terhadap Moeldoko tersebut berkaitan dengan perebutan Partai Demokrat dengan digelarnya KLB yang mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Meski telah digagalkan dengan keluarnya keputusan Kemenkumham, Moeldoko dan beberapa mantan tokoh Partai Demokrat tetap bersikukuh.
Hal ini membuat Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berang dengan kenekatan Moeldoko. ***