SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan untuk melaksanakan tugas baru.
Kali ini, Jokowi menunjuk Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
Penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan oleh Jokowi tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang diterbitkan pada Selasa, 22 Juni 2021.
Baca Juga: Kenapa Berita Dana Rp11.000 Triliun Jokowi Hilang dari Website Resmi Setkab?
Jabatan baru yang diemban oleh Luhut tersebut mendapat banyak kritik publik. Salah satunya dari dokter sekaligus penyanyi, Tompi.
Melalui cuitan di akun Twitter pribadinya, Tompi menyarankan agar Luhut berani menolak tugas sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional tersebut.
Pasalnya, Tompi menilai Luhut sudah terlalu banyak pekerjaan yang diberikan oleh Jokowi.
Baca Juga: Berita Jokowi dan Dana Rp11 Ribu Triliun Dihapus, Roy Suryo: Seharusnya Setkab Klarifikasi
"Pak Luhut harus berani nolak permintaan presiden kl dah kebanyakan job desk pak," tulis Tompi, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @dr_tompi, Senin, 9 Agustus 2021.
Sambil menyindir, Tompi bertanya pada Luhut mengenai tugasnya melelahkan atau tidak sebagai Koordinator Pengendalian PPKM Jawa-Bali.
Bahkan, dengan candaan dia mengatakan tidak jadi mengajak Luhut menjadi cameo di film besutannya yang berjudul 'SELESAI' karena merasa kasihan dengan Menko Marves tersebut yang sudah banyak mengemban tugas dari Jokowi.
"Ngurusin covid aja dah bikin capek banget kan? Sy aja mau minta beliau jadi cameo di Film 'SELESAI' gak jadi. Kasian," sindir Tompi.
Sebagai informasi, jabatan Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan Danau Prioritas Nasional menambah banyaknya jabatan yang diembannya saat ini.
Selain sebagai Menko Marves, Luhut diketahui menjabat Koordinator Pengendalian PPKM Jawa-Bali dan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).***