SEPUTARTANGSEL.COM – Budayawan Sudjiwo Tedjo menyinggung mengenai ketidaksanggupan para pejabat publik untuk membiayai kebutuhan masyarakat jika diberlakukan lockdown di Indonesia.
Melalui unggahan akun Twitter-nya, Sudjiwo Tedjo membandingkan dengan masyarakat yang mampu membiayai para pejabat ketika pelaksanaan pemilihan umum.
“Rakyat bisa membiayai para pemimpin sejak biaya kelahiran mereka via Pilpres/Pilkada/Pileg dll,” tulis akun Twitter @sudjiwotedjo seperti dikutip SeputarTangsel.Com pada Kamis, 24 Juni 2021.
Baca Juga: Bahagia Dua Anaknya Sembuh dari Covid-19, Zaskia Adya Mecca: Rindu Terbayarkan Sudah
Menurut Sudjiwo Tedjo atau disapa Mbah Tedjo masyarakat bahkan dapat memberikan tunjangan dan menggaji para pejabat.
“Sampai menggajinya, menunjangnya dll,” ujar Mbah Tedjo.
Mbah Tedjo menyinggung mengenai timbal balik yang tidak dapat dilakukan oleh para pejabat untuk membiayai kebutuhan masyarakat ketika lockdown diberlakukan.
“Kenapa timbal baliknya para pemimpin tidak bisa membiayai rakyat jika lockdown dibutuhkan?” tanyanya.
Baca Juga: Tiga Pondasi Rumah Terkikis oleh Hantaman Ombak Besar di Karangasem Bali
Kemudian, dia mempertanyakan mengenai apa yang disampaikannya tersebut masuk ke dalam penalaran atau logika yang keliru atau sebaliknya kepada warganet.
Menanggapi salah satu komentar warganet yang berbalik bertanya mengenai perbandingan antara pemimpin dan masyarakat Indonesia yang jutaan, Mbah Tedjo menjelaskan istilah pemimpin yang digunakannya.
“Aku tidak pakai istilah ‘pemimpin' tapi ‘para pemimpin’," ungkap Mbah Tedjo.
Lebih lanjut, dia menyinggung mengenai kepemilikan ekonomi antara para pejabat publik dengan masyarakat dan membandingkannya dengan analogi pemilik emas dan kapas.
Baca Juga: Ricuh, Kendaraan Anggota Kepolisian Diceburkan ke Sungai Oleh Massa Pendukung Rizieq Shihab
“Bahkan jika perbandingan para pemimpin dan rakyat tetap 1: sekian juta.. yg satu pendapatannya emas yg sekian juta pendapatannya kapas. Satu buntas emas ~ sekian buntal kapas,” kata Sujiwo Tedjo.
Menanggapi komentar lainnya yang memberikan contoh kasus mengenai Pemerintah Jepang yang membiayai masyarakatnya sebesar 100 ribu yen ketika lockdown, Mbah Tedjo dengan gaya satirnya menyebut Jepang negara yang berbeda dengan Indonesia.
“Mungkin dalam sejarahnya Jepang adalah negara biadab.. negara penjajah… kita bukan negeri seperti itu,” pungkasnya.***