SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menerangkan bahwa nantinya akan kembali membahas tentang persiapan keberangkatan jemaah haji tahun 2022 dengan Arab Saudi lebih cepat.
Menag Yaqut Cholil Qoumas, berharap, pandemi segera selesai dan tahun depan haji bisa diselenggarakan dalam kondisi lebih baik.
"Semoga tahun depan pandemi sudah teratasi. Kami akan sesegera mungkin membahas persiapan haji 2022 dengan Arab Saudi," ujarnya seperti dikutip Seputartangsel.com dari laman resmi Kemenag.
Menurut Menag Yaqut, tahun ini sebenarnya pemerintah telah melakukan persiapan dini untuk penyelenggaraan ibadah haji.
Bahkan, Keputusan Menteri Agama yang diterbitkan Yaqut setelah dilantik Presiden Jokowi adalah pembentukan tim manajemen krisis penyelenggaraan ibadah haji.
Tugasnya, melakukan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan haji. Beragam skenario dan persiapan sudah dilakukan.
Baca Juga: Masa Jabatan Dirut PDAM Tirta Benteng Akan Berakhir, Ini Kata Wali Kota Tangerang
Namun, pandemi global masih mengancam. Saudi juga belum mengeluarkan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji, bahkan hingga hari ini, 29 Syawal 1442 H.
"Kebijakan pembatalan, karena pemerintah mengedepankan keselamatan jiwa jemaah. Dalam kondisi pandemi, keselamatan dan keamanan ibadah menjadi hal utama yang harus dikedepankan," katanya.
Selain itu, Menag juga turut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh calon jemaah haji yang sudah dua tahun tertunda keberangkatannya karena pandemi Covid-19.
Baca Juga: Hari Media Sosial Diperingati Tiap 10 Juni, Ternyata ini Sejarahnya
Menag juga menyampaikan terima kasih atas kesabaran jemaah haji Indonesia.
"Saya sampaikan permohonan maaf, sekaligus terima kasih atas kesabaran Jemaah. Semoga tahun depan kondisi membaik dan jemaah bisa berangkat haji," katanya.
Seperti diketahui, Pemerintah secara resmi memutuskan membatalkan keberangkatan jemaah haji 1442 H/2021 M.
Keputusan tersebut diambil melihat situasi saat ini yang masih di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang malanda dunia, kesehatan, dan keselamatan jiwa jemaah lebih utama dan harus dikedepankan.
Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan. Karenanya, faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menjadi faktor utama.
Baca Juga: Dugaan Pelecehan Seksual Gofar Hilman, Komnas Perempuan Desak Pemerintah Segera Sahkan RUU PKS
Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Saudi karena situasi pandemi. Pembatasan itu bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.***