SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat suara terkait adanya isu wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Jokowi membantah serta menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat dan tidak berminat untuk menjadi presiden selama tiga periode.
Orang nomor satu di Republik Indonesia itu juga mengatakan bahwa dirinya akan mentaati konstitusi dengan membatasi masa jabatan presiden paling lama dua periode.
Baca Juga: Bikin 'Penguasa' Jalan, Polda Metro Jaya Larang Pengawalan Mobil Mewah, Moge dan Sepeda
Baca Juga: Jokowi Tanggapi Isu Wacana Jabatan Presiden 3 Periode: Saya Tidak Berminat!
Menanggapi pernyataan Jokowi, mantan menteri koordinator bidang kemaritiman, Rizal Ramli justru memberikan sindirian keras.
Rizal mengatakan bahwa selama ini ucapan dan tindakan Jokowi sering bertolak belakang.
"Soal 3x, ada bantahan resmi dari Mas @jokowi. Masalahnya adalah track record antara ucapan vs tindakan yg sering bertolak belakang," tulis Rizal, dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @RamliRizal pada hari Selasa, 16 Maret 2021.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Sebut PPKM Berskala Mikro Buahkan Hasil
Baca Juga: Waspada, BMKG Beri Peringatan Warga di Jaksel dan Jaktim, Hari Ini Selasa 16 Maret 2021, Ada Apa?
Dia juga tidak segan mengatakan bahwa dirinya sudah tidak percaya lagi kepada Jokowi.
Dalam bahasa Jawa, Rizal menuturkan bahwa perkataan Jokowi sering terbolak-balik.
Karenanya, dia menyarankan agar Presiden memberi pernyataan di atas materai.
Baca Juga: Gara-Gara 28 Nama Satu Rekening, Semua Insentif Nakes di Medan Ditarik, Begini Kata Bobby Nasution
"Yo ra percaya.. Maaf geh omongane sering kewolak walek terus piye le arep percoyo.
Mungkin harus bikin pernyataan diatas meterei kali ya ?" ujar Rizal.
Sebelumnya, diketahui isu wacana perpanjangan masa jabatan presiden berhembus kencang setelah Pendiri Partai Ummat, Amien Rais mengatakannya ke publik.
Menurut Amien, wacana tersebut kemungkinan akan diwujudkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945.***