Ungkit Pernyataan Jokowi Waktu Masih Jadi Gubernur Jakarta, Rizal Ramli: Pemerintah Pusat Kemana Aja?

21 Februari 2021, 14:43 WIB
Pakar Ekonomi, Rizal Ramli. //Twitter.com/@RamliRizal

SEPUTARTANGSEL.COM - Pakar Ekonomi Rizal Ramli kembali mengungkit solusi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatasi banjir dan macet di DKI Jakarta.

Saat itu, Jokowi belum menjabat sebagai Presiden seperti saat ini, melainkan masih sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut Jokowi, banjir di Jakarta airnya banyak berasal dari provinsi lain.

Baca Juga: CEK FAKTA: Pemprov DKI Jakarta Anggarkan Rp5 Miliar untuk Bayar Influencer Guna Promosi Pariwisata

Baca Juga: Kenali Apa Itu Keringat Dingin dan Apa Bedanya Dengan Keringat Biasa, Gejala,Penyebab dan Cara Mengatasinya

"Banjir di Jakarta ini airnya kan bukan berasal dari Jakarta, airnya berasal dari provinsi yang lain, yang dari atas. Dan ga mungkin kita menyelesaikan sendiri," kata Jokowi, seperti dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @RamliRizal pada hari Minggu, 21 Februari 2021.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan bahwa penanganan banjir Jakarta juga merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Oleh karenanya, Pemerintah pusat harus saling bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi terkait.

Baca Juga: Dua Wakil Rektor UIN Jakarta Dicopot Secara Sepihak, Ternyata Ini Alasannya

Baca Juga: Banjir di Jakarta Disorot Media Asing, Sebut Gubernur Anies Baswedan Tak Tepati Janji

Terkait hal ini, Rizal Ramli kembali mempertanyakan usulan Jokowi, terlebih ketika sudah menjadi Presiden.

Menurut Rizal, Pemerintah Pusat memiliki kekuasaan, tetapi kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan guna menyelesaikan masalah masih minim.

"Lho Pemerintah pusat kemana aja ? Kekuasaan punya, tapi kemampuan untuk memanfaatkan kekuasaan utk selesaikan masalah minim," cuit Rizal Ramli.

Baca Juga: Coba Asah Otak, Benar Semua Berarti Kecerdasan di Atas Rata-rata

Baca Juga: Update Kode Redeem ML Mobile Legends Terbaru 21 Februari 2021, Segera Klaim Hadiah Menarik

Kemudian, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu juga mengatakan bahwa Pemerintah pusat tidak memiliki konsistensi antara visi, strategi, personalia dan implementasi.

Menurutnya, Pemerintah hanya banyak menebar janji, tetapi implementasinya masih payah.

 

"Tidak ada konsistensi antara visi, strategi, personalia dan implementasi. Janji berjibun, pelaksanaan payah," tegasnya.***

Editor: Harumbi Prastya Hidayahningrum

Tags

Terkini

Terpopuler