SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Jokowi diketahui sudah mulai sadar akan pandemi Covid-19 di dalam negeri, yang menyebabkan Indonesia berada di urutan teratas dengan kasus terbanyak di wilayah ASEAN.
Bahkan dalam rapat terbuka baru-baru ini di Istana Bogor, Jokowi juga meminta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk melibatkan para epidemiologi dalam perumusan kebijakan terkait Covid-19 di Indonesia.
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan bahwa kesadaran Jokowi sudah terlambat tujuh bulan dan pemerintah terkena 'bolot' syndrome.
Baca Juga: PPKM Dinilai Tidak Efektif Oleh Jokowi, Ferdinand Hutahaean: Karena Pemda Malas Kerja
Baca Juga: Aung San Suu Kyi Ditangkap, Militer Mengkudeta Pemimpin Myanmar, AS Meradang
Pasalnya, sejak awal pandemi pada Maret 2020 lalu, para ekonom dan epidemiologi sudah lama mengingatkan akan pentingnya penanganan pandemi di atas ekonomi.
Bahkan, mantan Presiden Jusuf Kalla juga sempat mengatakan hal yang sama.
"Bahkan Pak JK udah bilang, yaudah itu cuma mungkin kalau ekonomi ditahan dulu, jangan dipaksa terus," kata Rocky Gerung, seperti dikutip dari Kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Senin, 1 Februari 2021.
Baca Juga: Bank Syariah Indonesia Diresmikan Presiden Jokowi Siang Ini, Merger BSM, BNIS dan BRIS
Baca Juga: Selebgram Abdul Kadir (AK) Ditangkap Polisi Saat Sedang 'Pesta' Sabu di Kamar Hotel
Rocky Gerung menjelaskan bahwa di kala dunia sedang menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas utama di tengah pandemi, pemerintah Indonesia justru terlihat seperti mencari-cari cara dengan PSBB, dan lain sebagainya.
"Baru di ujung frustasi, Presiden (Jokowi) baru bilang ga apa-apa. Ya ga apa-apa, dari dulu juga dibilang ga apa-apa," ujarnya.
Terkait hal ini, Rocky meminta agar pemerintah untuk membatalkan sejumlah Undang-Undang baru seperti Omnibus Law.
Baca Juga: Aung San Suu Kyi dan Politisi Myanmar Lainnya Ditangkap, Ada Apa?
Menurut Rocky, yang terpenting saat ini ialah bagaimana cara mengatasi pandemi, bukan ekonomi.
Selain itu, pemerintah dihimbau untuk tidak perlu membanding-bandingkan Indonesia dengan luar negeri dan harus mulai bertindak tegas.
"Segera bikin reshuffle yang radikal. Menteri-menteri yang membisikkan badai direshuffle, yang membisikkan rintik-rintik juga direshuffle supaya Presiden bisa menciptakan iklimnya sendiri," tuturnya.***