SEPUTARTANGSEL.COM - Dikabarkan ada salah satu Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju mewacanakan memberikan sertifikat digital bebas bepergian tanpa tes usap PCR bagi yang sudah disuntik vaksin.
Wacana tersebut langsung disoroti oleh anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sukamta.
Sukamta meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertindak tegas dan menertibkan Menteri yang mengeluarkan pernyataan kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Pendataan Nakes Penerima Vaksin Covid-19 Dipermudah Melalui Chatbot WhatsApp
Baca Juga: Ditunjuk Jadi Kapolri, Listyo Sigit Prabowo Dapat Banyak Dukungan dari Ormas Islam
Menurut Sukamta, wacana dari salah satu Menteri itu menunjukkan sikap inkonsisten sehingga bisa membahayakan penanganan pandemi.
"(Wacana sertifikat bepergian tanpa tes usap) itu jelas menunjukkan sikap inkonsisten yang bisa membahayakan upaya penanganan pandemi. Saya harap presiden tegas dan menertibkan setiap menteri supaya mereka tidak membuat statement yang kontraproduktif dengan upaya penanganan pandemi," kata Sukamta, dikutip dari Antara, Sabtu 16 Januari 2021.
Simpang siurnya informasi perihal Covid-19 dan wacana tersebut dikhawatirkan dapat berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan.
Baca Juga: Huawei Lirik Arab Saudi, Dirikan Toko Terbesar di Luar China
Baca Juga: Choi Siwon Super Junior Turut Ucapkan Duka untuk Korban Gempa Majene, Sulbar
"Kalau disiplin berkurang akan ada lonjakan positif, imbasnya rumah sakit kewalahan," ungkap Sukamta.
Selain itu, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga turut prihatin terhadap lonjakan kasus harian Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan.
Sukamta menyebutkan kasus pasien positif pecah rekor pada Kamis 14 Januari 2021 dengan penambahan kasus 11.557 orang, dan pada hari setelahnya yakni, Jumat 15 Januari 2021 kembali pecah rekor dengan jumlah 12.818 orang.
Baca Juga: Terkait Kasus Raffi Ahmad, Rocky Gerung: Selebritis Kita Kakinya di Langit, Otaknya di Sepatu
Baca Juga: Waduh, Terjadi Gempa Susulan Saat Risma Berada Dalam Ruangan di Sulbar, Bagaimana Kabarnya?
Dengan lonjakan angka kasus harian itu, anggota DPR RI dari Yogyakarta itu khawatir fasilitas dan tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas di sejumlah rumah sakit tidak siap menghadapinya.
Hal itu, menurut Sukamta dibutuhkan penanganan dengan cermat oleh pemerintah.
"Kalau rumah sakit sudah overload, banyak pasien yang terkatung-katung. Kemarin (15 Januari) ada 23 pasien yang masuk daftar tunggu di Yogyakarta. Secara akumulatif ada 12 orang wafat selama menunggu rujukan, karena kondisi overload kamar. Kondisi yang berat itu pasti juga terjadi di banyak daerah yang lain," kata Sukamta.
Baca Juga: Nuduh Jokowi Divaksin Bukan Produk Sinovac, Kader PDIP Ribka Tjiptaning Diancam Dipolisikan
Baca Juga: Risma Buatkan KTP dan Kartu kredit Para Pemulung, Christ Wamea Minta Hati-hati karena Ini
Oleh karena itu, Sukamta meminta pemerintah untuk lebih konsisten dalam kebijakan penanganan pandemi.
Menurut Sukamta, konsistensi kebijakan itu, sangat terkait dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.***