SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia agar bersedia untuk divaksinasi.
Apabila tidak, maka hal itu dianggap melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Komite PC-PEN), Airlangga Hartarto pada tanggal 8 Januari 2021 yang lalu.
Baca Juga: Login www.prakerja.go.id Daftar Pra Kerja Gelombang 12 yang Dibuka Januari 2021
Baca Juga: Anggota DPR Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning Ogah Disuruh Vaksinasi Covid-19: Mending Saya Bayar Sanksi
"Berdasarkan Undang-Undang ini, vaksin adalah wajib. Kalau tidak diwajibkan akan menimbulkan bahaya pada masyarakat lain," kata Airlangga.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning pun angkat bicara.
"Saya tetap tidak mau divaksin. Maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi Rp5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek," tegas Ribka, seperti dikutip Seputartangsel.com dari kanal Youtube DPR RI, 12 Januari 2021.
Baca Juga: Gugatan Praperadilan Habib Rizieq Ditolak Hakim, Kasus Kerumunan dan Penghasutan Dilanjutkan!
Baca Juga: Elnusa Kembangkan Bisnis. Mau Modifikasi Motor Konvensional Jadi Motor Listrik, Di Sini Tempatnya
"Bagaimana, orang Biofarma juga masih bilang belum uji klinis ketiga, dan lain-lain," sambungnya.
Selanjutnya, dia juga mengingatkan agar pemerintah tidak main-main dengan vaksinasi.
Jika terjadi pemaksaan, itu akan dianggap melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca Juga: Soal Calon Kapolri, DPR Ingatkan Jokowi: Jangan Takut Dengan Titipan, Buang Semua
Baca Juga: Tagar Tolak Divaksin Sinovac Sempat Jadi Trending Twitter, Begini Alasan Kenapa Vaksinasi Wajib
"Kalau dipaksa, HAM loh. Pelanggaran HAM. Ngga boleh maksa begitu," ujarnya.***