Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba telah mengklaim bahwa pasukan Rusia telah melanggar kesepakatan kemanusiaan dengan menyandera 300.000 warga sipil di tenggara Mariupol. Padahal koridor kedua sisi sebagai jalan untuk proses evakuasi telah disiapkan.
Untuk mengevakuasi warga dari Ukraina yang dilanda perang, pemerintah Ukraina sedang menyiapkan koridor di kedua sisi sesuai dengan mediasi Komite Internasional Palang Merah (ICRC), setelah perjanjian gencatan senjata sebelumnya gagal di tengah serangan Rusia dan penembakan di kota-kota Ukraina seperti Mariupol, Sumy dan Irpin.
Namun, menurut Dmytro Kuleba, Rusia telah melakukan kesalahan, ketika pasukan Rusia masih menyandera 300.000 warga sipil di tenggara Mariupol dan tidak mengikuti evakuasi kemanusiaan meskipun koridor telah disiapkan dari kedua sisi.
Baca Juga: 5 Reaksi Rusia Terhadap Sanksi yang Diberikan Sekutu Ukraina
Dia lebih lanjut mengatakan bahwa satu anak di antara para sandera meninggal karena dehidrasi pada hari Senin, 7 Maret 2022.
Perang Rusia-Ukraina telah memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, baik tentara maupun rakyat sipil.
"Rusia menyandera 300 ribu warga sipil di Mariupol, mencegah evakuasi kemanusiaan meskipun ada kesepakatan dengan mediasi ICRC. Satu anak meninggal karena dehidrasi kemarin! Kejahatan perang adalah bagian dari strategi Rusia yang disengaja. Saya mendesak semua negara bagian untuk secara terbuka menuntut: RUSIA SEGERA PERGI!" kata Dmytro Kuleba dikutip SeputarTangsel.Com dari akun twitter @DmytroKuleba, pada Rabu, 9 Maret 2022.
Baca Juga: PBB Klaim Serangan Rusia Telah Tewaskan Lebih dari 350 Warga Ukraina
Namun, media freepressjournal mengabarkan bahwa evakuasi telah dimulai pasca pejabat Rusia dan Ukraina sepakat untuk membangun "koridor kemanusiaan" untuk memungkinkan warga sipil keluar dari beberapa kota yang dikepung oleh pasukan Rusia.
Rusia berjanji untuk menghentikan serangan agar koridor kemanusiaan dapat dibentuk di sejumlah kota di Kiev lantas segera memulai proses evakuasi penduduk sipil dari berbagai wilayah pada Selasa 8 Maret.
