Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Amerika Serikat Joe Biden memberi peringatan terhadap China atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan kepada minoritas Muslim di kawasan barat Xinjiang.
Penahanan terhadap minoritas Muslim Uighur di kamp-kamp pengasingan menjadi pelanggaran HAM yang tidak bisa ditolerir.
Presiden Xi Jinping sendiri juga telah dihujani kritik oleh global atas penahanan tersebut.
Baca Juga: Siap-siap, Polisi Tidak Akan Menilang Pelanggar Lalu Lintas Dimulai Bulan Depan, Ini Penggantinya
Baca Juga: Demi Disiplin Jalankan PPKM Mikro, Pemkot Tangerang Ancam Tunda Insentif RT dan RW yang Tidak Aktif
“Akan ada akibatnya bagi China dan dia (Xi Jinping) mengetahui itu,” kata Biden, dikutip dari Antara, Rabu 17 Februari 2021.
Biden mengatakan bahwa Amerika Serikat akan memberikan peran globalnya dalam kasus HAM.
Selain itu, pihaknya akan melakukan kerjasama dengan komunitas internasional agar China bisa melindungi masyarakat minoritas tersebut.
Baca Juga: Kemlu Laporkan Sebanyak 3211 WNI di Luar Negeri Terkonfirmasi Positif Covid-19
Baca Juga: Joe Biden Singgung Xi Jinping Tanggung Jawab Atas Pelanggaran HAM Muslim Uighur
Menurut Biden, China ingin menjadi pemimpin di dunia, namun hal itu tidak akan didapatkan, kecuali mendapat kepercayaan dari negara-negara lain.
“China berusaha keras untuk menjadi pemimpin dunia dan untuk mendapatkan julukan itu, dan untuk dapat melakukannya, mereka harus mendapatkan kepercayaan dari negara-negara lain,” kata Biden beberapa waktu lalu.
“Selama mereka terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, akan sulit bagi mereka untuk melakukan itu,” imbuhnya.
Biden menekankan prioritas AS untuk melestarikan kebebasan dan keterbukaan di kawasan Indo-Pasifik, di mana AS dan China adalah rival strategis besar.
Baca Juga: China Mengklaim Laut China Selatan, Amerika Serikat Siap Lakukan Ini Bagi Indonesia
Baca Juga: Menag Yaqut Sebut Akan Evaluasi Pelaksanaan Umrah di Masa Pandemi Demi Keamanan Jamaah
Selain itu, Biden turut membeberkan kekhawatiran terhadap “paksaan dan ketidakadilan” dalam praktik Beijing terkait perdagangan dan isu-isu hak, termasuk tindakan keras di Hong Kong, pengasingan Xinjiang, dan aksi-aksi yang semakin keras di Asia, termasuk terhadap Taiwan yang diklaim berada dalam teritori China.***
