Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Program Kartu Prakerja dinilai belum mencapai target penerima yang tepat.
Banyak ditemukan, orang yang tidak layak untuk mendapatkan program Kartu Prakerja, malah lebih dulu mendapatkannya.
Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati menilai, perlu ada evaluasi dan pemantauan terhadap ketepatan target peserta program Kartu Prakerja yang saat ini telah menjangkau 5,6 juta orang.
Baca Juga: Daftar Drama Korea yang Beri Motivasi dan Inspirasi, Akan Tayang di Netflix
Baca Juga: Habib Rizieq Pulang ke Indonesia, Angkasa Pura II: Pelayanan Bandara Soetta Tetap Normal
Mufida mengatakan, pemerintah harus selalu berkoordinasi dengan lembaga terkait agar datanya sesuai dengan hasil yang diharapkan.
"Selain itu, penyediaan pelatihan harus terus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja yang semakin beragam," kata Mufida, dikutip dari RRI, Senin 9 November 2020.
Mufida mengaku, selaku mitra program Kartu Prakerja sampai saat ini belum menerima hasil evaluasi mendalam atas pelaksanaan program ini.
Baca Juga: Bulan Ini BLT Bantuan Sosial Tunai Rp300 Ribu Cair, Ini Link dan Cara Daftarnya
Baca Juga: Persija dan Badak Lampung FC Berduka, Eks Kiper Daryono Meninggal Dunia
Ditambahkan, dirinya hanya menerima beberapa keluhan dari peserta mengenai pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan.
"Bahkan beberapa terlalu sederhana sehingga malah terkesan kontraproduktif karena masyarakat dapat menemukannya secara gratis di internet. Oleh karena itu, dari hasil evaluasi nanti akan banyak masukan yang dapat diberikan sebagai perbaikan atas program ini," ungkap Kurniasih.
Untuk diketahui, Berdasarkan data Komite Cipta Kerja, program pelatihan yang paling banyak diminati, antara lain, manajemen, bahasa asing, keuangan, dan teknologi informasi (TI).
Baca Juga: Presiden Terpilih AS Joe Biden Punya Keluarga Besar Yahudi
Baca Juga: Walhi: Banyak Bencana Gara-gara Hutan Kalimantan Disalahgunakan
Bidang-bidang itu merupakan kemampuan yang banyak dibutuhkan perusahaan.
Mufida mengingatkan, persoalan ketenagakerjaan Indonesia adalah ketersediaan lapangan pekerjaan. Apalagi saat ini, perusahaan-perusahaan belum banyak membuka lowongan.
Tidak hanya itu, saat ini banyak pegawai yang terkena pengurangan karyawan akibat terdampak Covid - 19.
Baca Juga: Beredar Foto Habib Rizieq dalam Perjalanan dari Kota Jeddah
Baca Juga: Striker Manchester City Luapkan Kekecewaan Usai Ditahan Imbang Liverpool
Dengan demikian, ia mengusulkan agar Indonesia mulai melirik pasar tenaga kerja yang terampil untuk dikirim ke luar negeri.
"Hasil pembicaraan kami dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indnesia) menggambarkan bahwa selain kerja di dalam negeri, ada peluang kerja di luar negeri yang amat menjanjikan. Bahkan, permintaannya cukup banyak, misalnya saja di negara Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, dan Eropa Timur," tutur Kurniasih.
Baca Juga: DPR RI Usul Lakukan Revisi UU Cipta Kerja, Benny K Harman: Menjilat Ludah Sendiri
Dia meminta pemerintah memberikan keterampilan bahasa asing dan keahlian yang dibutuhkan di luar negeri serta mengedukasi masyarakat mengenai peluang dan informasi yang memadai terkait lowongak kerja di luar negeri.
"Di sini, peran pemerintah akan menjadi sangat esensial dan membuktikan bahwa kerja sama antar negara akan dapat berjalan dengan baik," ungkap Kurniasih.***
