Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo mengadakan pertemuan dengan berbagai kalangan membahas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Ganjar menerima aspirasi dan masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jateng.
Selain itu, juga mengundang akademisi dari Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Negeri Sebelas Maret, serta perwakilan buruh.
Baca Juga: Sepekan Lagi Program Dana Bantuan UKM Facebook 12,5 Miliar Akan Ditutup, Daftar Sekarang!
Menurut Ganjar, pihaknya juga mengundang para Ketua BEM perguruan tinggi negeri di Jateng, namun tidak ada satupun yang terlihat hadir dalam pertemuan itu.
"Saya sengaja mengundang buruh, pengusaha, kampus, dan mahasiswa untuk membahas masalah ini (UU Cipta Kerja), tapi mungkin karena ada acara, mahasiswa tidak hadir. Kami dengar pendapat-pendapatnya, termasuk tadi dari Kemenko Perekonomian yang menjelaskan dengan sangat bagus dan detil," kata Ganjar di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin 12 Oktober 2020.
Baca Juga: GNPF-PA 212 di Bawah Komando Habib Rizieq Akan Gelar Aksi 1310 Tolak Omnibus Law, Besok
Sampai saat ini, draf final UU Cipta Kerja ungkap Ganjar, belum disampaikan kepada masyarakat, tapi setidaknya sejumlah persoalan yang menjadi sorotan dapat dibahas secara mendalam.
"Tadi perwakilan buruh setelah diskusi bersama juga mengatakan, lho ini undang-undang bagus sekali, tapi kenapa teman-teman buruh tidak tahu cerita-cerita itu. Maka ini adalah 'problem' komunikasi yang harus segera diselesaikan," ungkap Ganjar.
Baca Juga: Jiwa Misqueen Kalian Meronta? Koleksi Sepatu Gading Marten Ada 500 Pasang
Kemudian, Ganjar segera membuka posko pengaduan dan konsultasi bagi buruh yang hendak menyampaikan aspirasinya terkait UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Tidak hanya Ganjar, bahkan dalam pertemuan itu ada pihak kampus yang juga akan membuka layanan serupa.
Baca Juga: Kebijakan Baru Mendikbud Nadiem Makarim, Ini Beda Ujian Nasional dan Asesmen Nasional
"Ternyata pihak kampus mendukung ini, dan mereka akan membuat posko serupa untuk menampung aspirasi. Jadi, kalau nanti poskonya di pemerintah seolah-olah dikanalisasi, peran kampus ini menjadi penting agar mereka bisa menyampaikan di sana," tutur Ganjar.
Ia berharap, Pertemuan ini menjadi pemicu untuk semua orang bisa tahu dan memahami UU Cipta Kerja.
Baca Juga: Ini Spesifikasi dan Harga Oppo Reno4 F, Diluncurkan Hari Ini
"Memang ada 'problem' komunikasi yang harus diperbaiki. Itulah kenapa kami menggelar pertemuan ini agar semua bisa tahu secara gamblang. Tujuan kami membuat posko kan untuk menampung semua aspirasi, tidak hanya buruh tapi juga ada kepentingan pengusaha, masyarakat, dan pihak lainnya," ungkapnya.
Ganjar tidak memaksa buruh, untuk setuju dengan UU Cipta Kerja, dan pihaknya memberikan ruang kepada pihak yang menolak untuk melakukan "judicial review" di Mahkamah Konstitusi atau memberikan masukan ke pemerintah terkait rencana pembentukan PP dan Perpres.
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN PT Geo Dipa Energi Oktober 2020 untuk Lulusan D3 dan S1
"Tapi saya minta dengan sangat, tolong jangan berkerumun, jangan merusak taman. Ayo demonstrasinya yang baik, ayo peduli semuanya, apalagi saat pandemi seperti ini. Kami harapkan semuanya memahami," katanya.***
