Refly Harun: Komisaris Atau Direksi yang Independen Tak Akan Lama Bertahan

- 28 Juli 2020, 12:45 WIB
Refly Harun mengungkapkan alasan mengapa pejabat independen seringkali dicopot dari jabatannya.
Refly Harun mengungkapkan alasan mengapa pejabat independen seringkali dicopot dari jabatannya. /-Foto: Tangkapan Layar Channel YouTube Refly Harun

SEPUTARTANGSEL.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyayangkan cara penunjukan pejabat publik di Indonesia.

Terutama jabatan-jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Refly Harun anggap sebagai bisnis yang menggiurkan.

Jika seseorang yang ditunjuk sebagai komisaris atau direktur di BUMN adalah orang yang independen, maka kemungkinan besar orang tersebut tidak akan bertahan lama.

Baca Juga: Jadwal Acara TV Selasa 28 Juli 2020, TRANS 7, TRANS TV, NET TV, MNC TV, GTV, INDOSIAR, GTV, METRO TV

Hal ini Refly sampaikan melalui video berjudul 'TONJOKAN ADIAN MAKIN KERAS KE ERICK THOHIR! ADA APA?' yang diunggah di YouTube pada Senin 27 Juli 2020.

"Ketika seseorang menduduki jabatan komisaris atau direksi dan dia independen baik dari kekuatan politik maupun kekuatan bisnis, biasanya dia tidak lama bertahan," ungkap Refly.

Mantan Komisaris Utama Pelindo I ini menyampaikan bahwa independensi sangat dibutuhkan oleh para pejabat publik.

Baca Juga: Harga Emas Antam Selasa 28 Juli 2020: Tertinggi Bulan Ini, Akhirnya Tembus Rp1 Juta per Gram 

Refly Harun pun mengaku heran mengapa komisaris atau direktur BUMN yang independen justru cepat diberhentikan di Indonesia.

"Padahal independensi kemandirian dibutuhkan oleh seorang komisaris dan direksi. Apalagi kalau diangkat jadi komisaris independen atau direksi independen atau direktur independen. Jadi sangat aneh di republik ini, orang independen kok malah cepat diberhentikannya," katanya geram.

Selain itu, Refly menjelaskan dugaannya terkait pejabat independen yang selalu dicopot jabatannya.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kota Tangerang Selatan Hari Selasa 28 Juli 2020, Sebagian Panas Dan Berawan

Dia mengatakan bahwa ada penguasa di balik pejabat tersebut yang ingin mengontrolnya.

Sayangnya, pejabat independen biasanya tidak mau dijadikan boneka sehingga berimbas pada pencopotan jabatan.

"Biasanya seseorang ingin menduduki jabatan tertentu tapi remote controlnya tetap di penguasanya, ya gak bisa. Mana bisa negara ini maju kalau cara penunjukan pejabat publiknya begitu," tandasnya.***

Editor: Sugih Hartanto


Tags

Terkait

Terkini

x