Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Sebuah kabar beredar dari anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang membentuk Dewan Kolonel.
Dewan Kolonel ini dibentuk oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP untuk mendukung Puan Maharani maju sebagai bakal Calon Presiden (Capres) 2024.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah soal adanya pembentukan Dewan Kolonel oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP tersebut.
Baca Juga: Puan Maharani Ceritakan Kunjungan ke Kediaman Prabowo, Netizen: Nggak Nangis Kayak Dulu Lagi?
Menurut Hasto Kristiyanto, pembentukan Dewan Kolonel ini bertentangan oleh AD/ART yang dimiliki oleh PDIP.
"Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel, karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai,” kata Hasto Kristiyanto yang dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara pada Kamis, 22 September 2022.
“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” tambahnya.
Selain itu, Hasto juga mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.
Baca Juga: SBY Sebut Pemilu 2024 Terindikasi akan Tidak Jujur dan Adil, Sekjen PDIP: Jangan Ganggu Pak Jokowi
Utut Adianto dan Bambang Pacul menyebut bahwa isu Dewan Kolonel tersebut hanyalah sebuah guyonan dalam politik
"Kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan," tuturnya.
Bahkan, kabar bahwa Puan Maharani setuju dengan pembentukan Dewan Kolonel juga dibantah oleh Sekjen PDIP tersebut.
Hasto mengatakan bahwa yang disetujui oleh Puan Maharani adalah kemerdekaan dalam berserikat.
Baca Juga: Said Didu 'Tampar' Puan Maharani Soal Rencana Kenaikan BBM Subsidi: Jangan Membohongi Rakyat!
“Enggak ada. Kan saya sudah memberikan bantahan secara resmi bahwa Dewan Kolonel tidak ada, karena kami adalah partai sebagai suatu institusi yang memperjuangkan kehendak rakyat, yang dimaksudkan Mbak Puan adalah kebebasan di dalam berserikat, berkumpul," pungkasnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga kaget atas adanya isu pembentukan Dewan Kolonel.
“Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” tandasnya.
Oleh karena itu, Hasto kemudian menyampaikan pesan ke Megawati agar seluruh kader PDIP disiplin soal Capres dan Cawapres dari partai berlogo banteng itu.
Hasto menyebut fokus seluruh kader PDIP saat ini adalah menjadi jembatan aspirasi rakyat agar terbangun energi positif untuk kemajuan bangsa.
“Diingatkan oleh Ibu Ketua Umum (Megawati) bahwa berpolitik itu harus melihat konteks, dan konteks yang saat ini adalah partai turun ke bawah membantu rakyat, membangun harapan rakyat, apalagi situasi yang belum pulih akibat pandemi, kemudian disusul kebijakan yang terpaksa harus diambil terhadap kenaikan BBM," ucapnya.***
