Network
Menurut Ridwan Kamil, untuk menangani penditribusian ini, Pemprov harus memperjelas dari segi aturan dan peruntukkan BBM bersubsidi.
Lalu bila masalah tersebut bisa diselesaikan, maka permasalahan tentang BBM bersubsidi bisa diatasi dan tepat sasaran.
Sebelum kenaikan harga BBM, menurut Ridwan Kamil permasalahan yang sering mengemuka yakni mengenai aturan atau regulasi dari BBM bersubsidi karena tidak semua pembeli berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Selain itu, prosesnya pun harus terukur.
Baca Juga: Ratu Elizabeth II Meninggal, Fadli Zon: 70 Tahun Memerintah Lalui Masa-masa Terberat dalam Sejarah
"Selama ini kalau kita ke SPBU, ya, begitu saja soal beli membeli, tak ada skrining. Tolong bisa dipastikan argumentasi subsidi tepat sasaran ini supaya dapat sesuai dengan kenyataan di waktu ini," kata Ridwan.
"Kalau memang betul selama ini terjadi salah sasaran untuk BBM subsidi, mohon Pertamina mempunyai cara agar yang membeli BBM subsidi itu benar-benar yang diperuntukkan," lanjutnya.
Langkah pemerintah pusat dalam menaikkan harga BBM harus disikapi dengan bijak dan saat ini subsidi BBM sudah menyentuh angka sekitar Rp500 triliun.
Baca Juga: Motif Ferdy Sambo Bunuh Brigadir J Dibongkar Pria Brewok, Refly Harun: Ceritanya Masuk Akal, tapi...
"Oleh karena itu, tentunya kita sikapi semua ini dengan sebijak-bijaknya, ikut memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp 500 triliun hanya untuk membiayai subsidi BBM," kata Ridwan Kamil.***
