Network
Lebih lanjut, Johnson Panjaitan juga mengungkit diusirnya para kuasa hukum keluarga Brigadir J dari lokasi rekonstruksi di rumah Ferdy Sambo.
Menurut Johnson Panjaitan, tranparansi dalam kasus Brigadir J hanyalah sebuah omong kosong.
"Saya tahu nih ujung dari semua ini kan taruhannya bisa error in persona atau peradilan sesat. Jadi kelihatannya kita semua mau main-main dan omong kosong semua, mukanya manis semua ngomong transparansi," ucapnya.
"Transparansi dalam konteks demokrasi itu harus partisipasi. Emang Pasal 440, Pasal 338 juncto Pasal 55 dan 56 itu laporannya siapa? Laporannya Almarhum Brigadir Yosua yang sudah di kuburan? Kan pengacaranya yang diperiksa sampai pagi," sambungnya.
Padahal kata Johnson, Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi pernah menjanjikannya untuk diundang pada saat rekonstruksi kasus Brigadir J.
"Masa kayak begitu Andi Rian Direktur itu, yang bersama dengan saya melakukan pra rekonstruksi untuk skenario obstruction of justice sebelumnya di rumah (Ferdy Sambo)," tuturnya.
"Dengan menjanjikan kepada saya 'Bang, tolong ya nanti kalau sudah rekonstruksi baru kita undang abang lah. Kalau yang ini abang jangan'. Jadi saya duduk beramai-ramai bersama dengan dia," kata Johnson Panjaitan menambahkan, dikutip SeputarTangsel.com dari kanal YouTube tvOnenews pada Rabu, 31 Agustus 2022.
Ia pun menyampaikan rasa kekecewaannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Presiden Jokowi, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
