Network
SEPUTARTANGSRL.COM - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite terus menjadi tanda tanya.
Hal itu terkait dengan sinyal yang diberikan Presiden Jokowi dalam beberapa pernyatannya tentang subsidi BBM yang mencapai lebih dari Rp500 triliun.
Terakhir, Presiden Jokowi bahkan sudah meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk menghitung subsidi BBM yang mencakup jenis Solar dan Pertalite.
"Inflasi Indonesia per Juli 2022 adalah 4,94 persen (yoy), masih lebih baik dibanding beberapa negara seperti Turki yang inflasinya 7,9%, Uni Eropa 8,9%, atau AS yang 8,5%. Angka inflasi Indonesia itu karena besarnya subsidi untuk energi dari APBN yang mencapai Rp502 triliun," kata Presiden Jokowi sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @jokowi, Kamis 18 Agustus 2022.
Dalam cuitan lanjutan, Presiden kembali menjelaskan, besarnya subsidi sebelum akhirnya meminta Menkeu menghitung.
"Pertalite, Pertamax, solar, elpiji, listrik itu bukan harga yang sebenarnya, bukan harga keekonomian, melainkan harga yang disubsidi oleh pemerintah tadi," jelas Jokowi.
"Apakah APBN akan kuat terus-menerus mensubsidi? Nanti akan dihitung oleh Menteri Keuangan," lanjutnya.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Sebut Penerapan Subsidi BBM Tidak Sehat: Prakteknya Banyak Penyelewengan
Netizen tentu saja tidak ingin harga BBM jenis Pertalite naik. Oleh karena itu, beberapa di antaranya menyebut, APBN akan kuat menanggung subsidi.
Mereka justru khawatir dengan penggelembungan APBN dari tempat lain.
"Pasti kuat APBN negara pak di khususkan untuk orang kurang mampu,apalagi subsidi untuk orang kurang mampu ini sangat penting,Untuk bensin motor, elpiji dan listrik.Dan tolong di hitung ulang jg tentang Tunjangan oknum2 itu di perusahaan BUMN,serta biaya subsidi hrs diawasi," ucap @DedyNad_id.
Baca Juga: Putri Candrawathi Istri Ferdy Sambo Tersangka atau Tidak, Tunggu Pengumuman Usai Sholat Jumat Nanti
"Saya yakin sih kalo APBN masih kuat untuk terus mensubsidi bbrp tahun kedepan, toh ekonomi Indo juga masih berkembang dibanding negara lain yg terdampak covid & perang. Justru yg dikhawatirkan apakah tepat sasaran disektor lain? Penggelembungan,suap,kkn, itu yg harus diberantas," tambah @soeair.
Berdasarkan penelusuran SeputarTangsel.Com, Menkeu Sri Mulyani belum memberikan hasil perhitungannya.
Baca Juga: Band Cokelat Comeback dengan Formasi Lengkap, Stevi Item: Ga Sabar Nonton Livenya Lagi
Hanya saja, Menkeu tersebut kemarin menyebut, subsidi BBM dapat ditopang dengan pembayaran pajak.
"Tahun ini pemerintah memberikan subsidi lebih dari Rp502 triliun hanya untuk energi, yaitu BBM, pertalite, LPG 3 kilogram, listrik, dan solar. Ini karena keuangan negara yang disangga dan hanya bisa tetap sehat serta berkesinambungan apabila pajak dikumpulkan secara mencukupi,” kata Menkeu dalam webinar “Pajak Bertutur” yang dipantau di Jakarta dikutip dari Antara, Kamis 18 Agustus 2022.***
