Ustadz Abdul Somad Dilarang Masuk Singapura, Refly Harun: Jadi Tamparan Bagi Pemerintah Indonesia

- 18 Mei 2022, 10:30 WIB
Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun singgung pemerintah Indonesia terkait kasus Ustadz Abdul Somad alias UAS
Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun singgung pemerintah Indonesia terkait kasus Ustadz Abdul Somad alias UAS /Tangkapan layar kanal YouTube Refly Harun/

 

SEPUTARTANGSEL.COM - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti kasus Ustadz Abdul Somad yang dilarang masuk wilayah Singapura karena mendapat not to land notice dari otoritas setempat.

Menurut Duta Besar Republik Indonesia di Singapura Suryopratomo, Ustadz Abdul Somad tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke negara tersebut.

Meski demikian, belum dijelaskan kriteria apa yang tidak dipenuhi oleh Ustadz Abdul Somad oleh otoritas Singapura.

Baca Juga: Ustadz Abdul Somad Dilarang Masuk ke Singapura, PKS: Bentuk Islamophobia

Menanggapi hal ini, Refly Harun mengatakan persoalan yang menimpa Ustadz Abdul Somad itu merupakan hal penting.

Refly Harun menilai, apa yang terjadi kepada Ustadz Abdul Somad merupakan salah satu hal negatif yang mungkin pernah dirasakan oleh sebagian warga negara Indonesia (WNI) di negara lain.

"Kadang-kadang tidak enaknya menjadi warga negara yang barangkali pemerintahnya sendiri justru tidak melindungi segenap bangsa," kata Refly Harun.

Baca Juga: Ustadz Abdul Somad alias UAS Dideportasi Imigrasi Singapura, Fahri Hamzah Geram: Negara Seupil Aja Belagu!

Refly Harun melihat, masalah ini adalah sebuah tamparan bagi pemerintah karena bukan hanya menyangkut pendakwah yang akrab disapa UAS itu, tetapi juga mencakup nama baik Indonesia.

"Jadi harusnya yang seperti ini menjadi sebuah tamparan bagi pemerintah kita karena bukan UAS nya sendiri, tetapi nama Indonesia nya itu," ujarnya, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Rabu, 18 Mei 2022.

Meski demikian, mantan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) itu mengatakan akan ada pro dan kontra terkait hal ini.

Baca Juga: Ustadz Abdul Somad Dideportasi Imigrasi Singapura, Teddy Gusnaidi: Indonesia Tidak Punya Kewenangan Memaksa

Biasanya, kata Refly, yang tidak mendukung adalah orang-orang yang pro terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Agak berat memang, justru di dalam negeri sendiri bermasalahnya terhadap katakanlah Islamophobia, pemikiran-pemikiran ulama yang menyampaikan kritik pedas terhadap pemerintahan, yang dianggap kemudian radikal atau ekstremisme," tuturnya.***

Editor: H Prastya


Tags

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x