Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung soroti rencana Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) untuk deklarasikan dukung Presiden Jokowi 3 periode yang semula dijadwalkan di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa, 29 Maret 2022 kemarin. Namun, rencana itu gagal akibat dilarang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Rocky Gerung menduga, Luhut Binsar Pandjaitan adalah tokoh yang membuat orkestrasi tersebut, sehingga sebagai konduktor harus melarang.
Menurut Rocky Gerung, rezim Jokowi saat ini hanya meniru gaya kepemimpinan Orde Baru.
Baca Juga: Apdesi Siap Deklarasi Dukung Jokowi 3 Periode, Tifatul Sembiring Lontarkan Sindiran dengan Pantun
"Jadi kelihatannya ini Presiden Jokowi dan rezimnya ini nggak punya ide lain selain meniru-niru kerjaan Orde Baru. Kan ini semuanya teori Orde Baru," kata Rocky Gerung.
Meski demikian, mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu menilai, hal yang sama yang dilakukan Presiden RI kedua Soeharto dulu mendapat kepercayaan publik karena pembangunan harus tetap dijalankan.
Berbeda dengan era Jokowi, Rocky Gerung menyebut teknokrat saat ini berantakan.
Baca Juga: Ketua KNPI Haris Pertama Emosi ke Luhut: Jangan Campuri Ibadah Kami Umat Muslim
"Karena teknokrat berantakan, dicari cara," ujarnya, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 30 Maret 2022.
Pendiri Setara Institute itu pun menyinggung uang haram yang diduganya digunakan untuk mengakomodasi kepala desa yang pergi ke Jakarta.
"Ini yang disebut duit haram terakhir yang memang mesti dibagi habis. Kan ini (perpanjangan masa jabatan) secara etis nggak mungkin, secara konstitusi nggak mungkin," ucapnya.
Baca Juga: Emak-Emak Minta Presiden Jokowi Mundur, Langsung dari Gedung DPR, Nicho Silalahi: Mahasiswa Ga Malu?
"Cuma ini pertaruhan Pak Jokowi. Kalau nggak ada cara semacam ini, setelah lengser beliau bisa dipersoalkan KPK atau Kejaksaan," tambahnya.
Rocky Gerung melihat, rencana deklarasi tersebut merupakan permainan politik yang sangat dangkal.***
