Network
Menurut Yaqut, jaminan produk halal kini telah berubah menjadi ekosistem yang luas dan salah satu perhatian dunia.
"Sebab, jaminan halal pasarnya besar, nilainya menjanjikan, apalagi di tengah proses transformasi digital (ekonomi)," katanya.
Baca Juga: Longboat Rombongan Camat Teor Tenggelam, 11 Orang Hilang Termasuk Anak Usia 3 Tahun
Saat ini jaminan halal berada dalam wilayah kewenangan Kemenag. Kemenag melalui BPJPH mengemban misi yang signifikan untuk memfasilitasi, mendorong, dan sebagai alternatif pemulihan ekonomi melalui pengembangan industri.
Potensi pendapatan industri halal mencapai triliunan dolar, yakni dari barang dan jasa, makanan dan minuman, fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata , media dan rekreasi, dan jasa keuangan.
Menag mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal telah membawa perubahan besar terkait kebijakan dan implementasi Produk Halal di Indonesia.
"Jaminan halal dari yang semula bersifat sukarela menjadi wajib, dan dari otoritas (keagamaan) masyarakat sipil menjadi otoritas negara," ujarnya
Baca Juga: Tagar 'Munarman' Jadi Trending di Twitter Usai Immanuel Ebenezer Dipecat dari Komisaris Utama BUMN
Peraturan tersebut, kata Menag, mengandung pengertian negara menjamin dan memfasilitasi ketersediaan produk dan jasa halal dalam rangka perlindungan konsumen sadar halal.
Undang-undang tersebut juga memberdayakan BPJPH sebagai lembaga inti pemerintah untuk mengawasi Jaminan Halal (JPH), untuk sebagian besar produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.
