Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Renanda Bachtar buka suara terkait ramainya protes warga sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur karena merasa lahannya diserobot pemerintah.
Dahlia, perwakilan warga Suku Balik, suku asli yang mendiami kawasan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melayangkan protesnya kepada Jokowi karena dinilai cuek dan masa bodoh kepada warga.
Menurut Dahlia, warga Suku Balik merasa tidak diuntungkan dengan kegiatan ritual dan kemping yang digelar Jokowi di titik nol IKN Nusantara pada 14-15 Maret 2022 kemarin.
Baca Juga: Tifatul Sembiring Minta MUI dan Ulama Peringatkan Presiden Jokowi Soal Ritual di IKN Nusantara
Dahlia juga mengungkapkan, realita pembangunan IKN Nusantara berbeda dengan surat edaran Gubernur Kalimantan Timur, di mana disebutkan bahwa lahan warga tidak termasuk ke dalam lahan pembangunan Ibu Kota Negara baru.
Dahlia mengungkapkan, lahan-lahan warga telah dipasangi plang pembangunan IKN Nusantara tanpa adanya komunikasi terlebih dahulu.
Karenanya, Dahlia meminta penjelasan pemerintah terkait plang pembangunan IKN Nusantara yang dipasang di lahan-lahan warga.
Dahlia menilai, pemasangan plang pembangunan IKN Nusantara di lahan warga sama dengan pengambilan secara sepihak.
Menanggapi hal ini, Renanda Bachtar mengaku heran dengan sikap Jokowi yang mengundang gubernur se-Indonesia, tapi mengabaikan hak warga setempat.
Hal itu disampaikan Renanda Bachtar melalui akun media sosial pribadinya.
"Kok begini?
Gubernur2 dr propinsi lain didatangkan tapi suku setempat tak diundang sementara lahan warga diklaim milik pemerintah," kata Renanda Bachtar, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @renandabachtar pada Rabu, 16 Maret 2022.
Sebelumnya, Jokowi bersama gubernur se-Indonesia menggelar kegiatan ritual Kendi Nusantara di titik nol IKN pada Senin, 14 Maret 2022.
Dalam ritual tersebut, para gubernur diinstruksikan membawa 1 liter air dan 2 kilogram tanah dari provinsi masing-masing.
Kegiatan pun dilanjutkan dengan kemping bersama 5 gubernur se-Kalimantan hingga Selasa, 15 Maret 2022 kemarin.***
