Network
Gembong Warsono juga menyinggung program rumah DP 0 Rupiah dan banjir di ibukota yang menurutnya belum tertuntaskan.
Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun justru mengungkit pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang dinilainya pesimis terhadap rencana pemerintah yang akan mengandalkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk tinggal di IKN Nusantara.
Sebelumnya, Ridwan Kamil memprediksi IKN Nusantara akan sepi karena tak ada kehidupan selain PNS.
Baca Juga: Gubernur Banten Tak Hadiri Ritual di IKN, Andika Hazrumy: Bawa Tanah Wiwitan dan Surosowan
Meski demikian, Ridwan Kamil berharap pembangunan IKN Nusantara bisa berhasil dan pemerintah menyiapkan fasilitas yang layak untuk mengundang penghuni non-PNS.
Selain itu, Ridwan Kamil mengatakan pembangunan sebuah kota tak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan membutuhkan waktu sekitar 10-100 tahun.
Oleh sebab itu, Ridwan Kamil meminta masyarakat tak berekspektasi singkat terkait pembangunan IKN Nusantara.
"Ini terkait dengan kemampuan. Makanya saya katakan, yang akan tinggal di IKN itu, kalau di PNS atau ASN, paling mereka adalah orang yang ngekost di sana. Itu pun mungkin biaya kostnya tinggi sekali. Tidak mungkin dia bawa keluarga karena barangkali dia tidak punya rumah, tidak rumah kemampuan untuk beli yang rumah yang baru, apalagi menjual rumah di Jabodetabek," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 15 Maret 2022.
"Maka yang terjadi adalah suami atau istri akan bekerja sendirian dan ngekost di ibukota baru dan barangkali akan pulang seminggu sekali, atau yang uangnya agak berlebih sebulan sekali," tambahnya.
