Network
UAH juga menyampaikan, jika memang ada peralihan kewenangan dari MUI kepada BPJPH Kemenag, maka pada logo tersebut tinggal memodifikasi namanya dari MUI menjadi BPJPH Kemenag RI.
Karena tujuan akhir dari penerbitan logo halal ini adalah untuk memberikan kepastian, bukan tafsiran, bukan kebingungan apalagi harus memikirkan tentang filosofi logo dan sebagainya.
Sebab dikhawatirkan tujuannya bergeser dari aspek yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
Baca Juga: Gubernur Jakarta Anies Baswedan Banjir Pujian Usai Solat Subuh di Masjid hingga Jadi Trending
2. Perkara logo halal yang beredar tersebut tidak hanya menjadi diskusi dan diperbincangkan oleh lembaga-lembaga yang terkait saja, misalnya MUI dan Kemenag.
Namun ketika disampaikan kepada masyarakat luas akan lebih baik jika kedua lembaga tersebut duduk bersama melakukan siaran pers.
Karena bila masyarakat melihat dan menyaksikan MUI dan Kemenag RI duduk bersama, dimana kesepakatan dibangun bersama dan diterangkan secara jelas maka masyarakat akan merasakan ketenangan.
Dan hal ini tentu akan menutup celah timbulnya polemik pada masyarakat luas. Sebab yang terpenting yaitu masyarakat memiliki kejelasan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara .
Di akhir video yang telah tayang hampir seratus ribuan kali oleh netizen, UAH mengharapkan kepada pihak-pihak terkait, dimana komunikasi yang efektif bukanlah perkara sulit untuk dijalankan semuanya bila seluruh stakeholder memiliki visi dan sama.***
