Cak Imin Bertemu dengan KPU dan Bawaslu, Mardani Ali Sera: Tidak Etis, Bisa Dianggap Beri Pengarahan

SEPUTARTANGSEL.COM - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menanggapi adanya pertemuan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar dengan bertemu dengan sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tak hanya komisioner KPU, dalam kesempatan itu pria yang akrab disapa Cak Imin ini juga bertemu dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih periode 2022-2027.

Hal ini diketahui melalui unggahan akun Instagram milik Cak Imin pada Jumat, 11 Maret 2022 yang lalu.

Baca Juga: Tanggapi Wacana Tunda Pemilu 2024, Mantan Deputi KSP: Justru Menjerumuskan Jokowi

Mardani Ali Sera yang mengetahui hal itu, menyebut pertemuan antara Cak Imin dengan KPU dan Bawaslu tersebut dinilai tidak etis.

Hal ini disampaikan oleh Mardani Ali Sera melalui cuitan akun Twitter miliknya pada Senin, 14 Maret 2022.

Mardani Ali Sera menyebut hal itu tidak etis dikarenakan hanya bertemu dengan satu orang pimpinan, yaitu Cak Imin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Baca Juga: Gubernur Jakarta Anies Baswedan Banjir Pujian Usai Solat Subuh di Masjid hingga Jadi Trending

"Pertemuan ini tidak etis. Krn cuma bertemu dgn satu pimpinan," cuit Mardani Ali Sera yang dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @MardaniAliSera pada Senin, 14 Maret 2022.

Politisi PKS ini mengatakan seharusnya pertemuan itu dilakukan bersamaan dengan semua pimpinan DPR RI.

Hal ini perlu dilakukan karena berhubungan dengan transparansi, terlebih lagi komisioner KPU dan Bawaslu belumnresmi dilantik.

"Mestinya dilakukan terbuka dan dihadiri oleh semua pimpinan DPR RI. Asas keadilan dan transparansi perlu dijaga. Lalu ke-12 nya belum dilantik dan belum konsolidasi internal," ujarnya.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Cuek Kasus Pengeroyokannya, Haris Pertama: Apa Karena Saya Hanya Kader Partai yang Kritis

Selain itu, Mardani Ali menyebut pertemuan dengan pihak manapun bisa dianggap memberi pengarahan.

"Pertemuan dg pihak manapun bisa berpotensi dianggap memberi pengarahan dan itu tidak etis," tuturnya.

"Semua pihak mesti mendorong dan mendukung komisioner KPU & Bawaslu utk bekerja profesional, transparan, adil & efisien. Ini contoh buruk bagi awal bekerja yg baik bagi penyelenggara pemilu," tambahnya.

Seperti yang diketahui, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merupakan salah satu Ketua Partai Politik yang mengusulkan adanya penundaan Pemilu 2024.

Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 ditunda jadwal pelaksanaannya selama satu tahun atau dua tahun.***