Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan pemerintah Indonesia bersalah atas kasus pemblokiran internet di Papua.
Sidang tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Nelvy Christin, hakim anggota Baiq Yuliani SH, dan Indah Mayasari.
Dalam kasus ini, melibatkan dua orang tergugat. Tergugat I adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedang tergugat II Menteri Komunikasi dan Informatika.
Baca Juga: Update Corona Tangsel 4 Juni 2020: Melonjak, Tambah 9 Pasien Positif
Sementara penggugat I yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diwakili Abdul Manan dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) yang diwakili Damar Juniarto.
"Mengabulkan gugatan para Penggugat. Menyatakan tindakan-tindakan pemerintah yang dinyatakan oleh Tergugat I dan II adalah perbuatan melanggar hukum," ujar Hakim Ketua Nelvy di PTUN Jakarta, Rabu 3 Juni 2020.
Baca Juga: Update Covid-19 Indonesia 3 Juni 2020: 28.233 Positif 8.406 Sembuh 1.698 Meninggal
Tindakan melanggar hukum yang dimaksud berupa pelambatan akses bandwith di beberapa wilayah kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat dan Papua pada 19 Agustus 2019 saat kerusuhan meletus.
Selain itu, Menkominfo ketika itu Rudiantara memblokir layanan dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di 29 kota/kabupaten Provinsi Papua dan 13 kota di Papua Barat dari 21 Agustus sampai setidak-tidaknya 4 September 2019 hingga pukul 23.00 WIT.
