Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Polemik soal dana Jaminan Hari Tua (JHT) yang baru bisa dicairkan secara penuh ketika peserta sudah berusia 56 masih bergulir.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 terkait Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program Jaminan Hari Tua.
Beragam kritik dan penolakan terus datang terhadap aturan yang ditekan oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah tersebut.
Baca Juga: 43 Orang Korban Terorisme Bom Bali dan Penembakan Poso Dapat Kompensasi Rp6,1 Miliar dari LPSK
Menanggapi penolakan dan kritikan itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ruhut Sitompul angkat suara melalui cuitan akun Twitter miliknya pada Sabtu, 19 Februari 2022.
Ruhut Sitompul menilai pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah berniat menyesatkan rakyatnya.
"Pemerintahan Bpk Joko Widodo Presiden RI tidak pernah mau menyesatkan Rakyat Indonesia tercinta," cuit Ruhut Sitompul yang dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @ruhutsitompul pada Minggu, 20 Februari 2022.
Kemudian Ruhut Sitompul juga meminta pihak yang tidak setuju dengan aturan soal JHT lebih baik diam dan tidak perlu sok pintar.
"Tolong yg tdk setuju JHT baik2 saja duduk diboncengan nggak usah sok pintar," tuturnya.
Selain itu, mantan politisi Partai Demokrat ini juga menyinggung pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko soal JHT yang dinilainya sudah benar.
"Sudah benar itu KSP Jenderal TNI AD Purn Mas Moeldoko Paten MERDEKA," tuturnya.
Sebelumnya, Moeldoko menilai aturan terkait JHT merupakan bukti perhatian pemerintah kepada pekerja saat mereka memasuki hari tua.
Moeldoko mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena jumlah nominal aset bersih yang tersedia untuk manfaat JHT selalu meningkat setiap tahunnya.***
