Presiden Jokowi Sudah Mengantongi Nama Untuk Kepala Otorita IKN Nusantara, Luqman: Orang yang Dipercaya

- 18 Februari 2022, 22:19 WIB
Desain istana kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN)
Desain istana kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) /Instagram/@nyoman_nuarta/

SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengantongi satu nama figur yang ditunjuk sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim mengungkapkan, sosok yang ditunjuk presiden tersebut merupakan orang yang paling dipercaya oleh Jokowi.

"Sekedar gambaran tambahan, calon kepala otorita yang akan diumumkan, saya duga merupakan salah satu tokoh yang dipercaya Presiden Jokowi," kata Luqman kepada wartawan, Jumat, 18 Februari 2022, Dikutip SepitarTangsel.Com dari ayoindonesia.com.

Baca Juga: Bela Andi Arief, Politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana: Hasto Cengeng Juga Ya

Orang tersebut adalah salah satu orang kepercayaan Jokowi bahkan kerap dimintai masukan.

Pernyataan tersebut ia tanggapi karena langkah Jokowi yang telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Selasa, 15 Februari 2022.

Tanda tangan tersebut juga menjadikan UU tersebut resmi berlaku dan menandai awal pembangunan IKN di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Juga: Senggol Nama Hasto dalam Tambang Andesit di Wadas, Andi Arief Dilaporkan, Gus Umar: Norak Banget

Sebelumnya Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Wandy Tuturoong menyebut Jokowi akan mengumumkan nama kepala Otorita IKN Nusantara pada bulan Maret atau April 2022.

Pada Maret 2020, Jokowi mengungkap beberapa kandidat, seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Bambang Brodjonegoro, Tumiyana, hingga Azwar Anas. Belakangan Jokowi juga mengungkap beberapa kriteria kepala otorita IKN Nusantara, yaitu mantan kepala daerah berlatar belakang arsitek.

Dengan nama Nusantara, IKN merepresentasikan konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia.

Baca Juga: Kumulatif Covid-19 di Indonesia, 18 Februari 2022 Capai 5 Juta Kasus

"Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat, untuk Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan,” kata Suharso dalam siaran pers Kementerian PPN/Bappenas, ditulis Jumat, 18 Februari 2022.

Lebih lanjut, Suharso menjelaskan, IKN sudah disepakati dalam bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.

Sebutan Otorita IKN sebagai pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara diberikan untuk merespons perkembangan era digital saat ini dalam memudahkan pelaksanaan segala urusan pembangunan IKN.***

Editor: Taufik Hidayat


Tags

Terkait

Terkini