Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Viral video parodi lagu 'Aku Takut' milik band Repvblik yang diduga ditujukan untuk mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam video tersebut, sang penyanyi yang mengenakan pakaian batik dan blangkon mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi pada periode pertama.
Dalam lirik lagunya, sang penyanyi mengungkit sejumlah janji Jokowi yang tidak terealisasi dan kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Di antaranya yakni kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan sembako.
Karena hal itu, si penanyi menegaskan tidak akan memilih Jokowi lagi pada Pilpres 2019 lalu.
Selain diunggah Pakar Telematika Roy Suryo melalui akun Twitter @KRMTRoySuryo2 pada Jumat, 11 Februari 2022 kemarin, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun juga ikut berkomentar.
Refly Harun mengatakan, kritik dalam video parodi itu merupakan konsekuensi yang harus diterima oleh penguasa.
"Itulah konsekuensi menjadi penguasa. Kalau misalnya, takut dikritik ya tidak usah menjadi pejabat, menjadi penguasa, apalagi sekelas Presiden," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Sabtu, 12 Februari 2022.
Refly Harun menuturkan, mungkin saja memang bukan Presidennya yang terbawa perasaan, tetapi para pendukungnya.
"Tapi yang jadi masalah adalah Presidennya bisa saja tidak baperan, pendukungnya yang baperan, itu susahnya ya," ujarnya.
Mengutip pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, Refly menyebut para buzzer lah yang merusak pers.
Baca Juga: Viral Video Parodi Lagu 'Maafkan Aku Pak Jokowi' di Medsos, Roy Suryo: Masyarakat Memang Kreatif
Lebih lanjut, mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu memaparkan, berdasarkan sekrup-sekrup di Indonesia, ada triangle yang terdiri atas state, political society, dan civil society.
Menurutnya, masing-masing pihak tersebut memiliki peran untuk menjaga check and balances, terutama mereka yang memiliki kekuasaan.
"Karena kekuasaan itu diberikan satu, tanggung jawab dan amanah. Kedua, diberikan peluru, pistol, senapan, sarana dan prasarana untuk mewujudkan tujuan atau amanah tersebut. Jadi kalau dia tidak amanah, justru berbahaya," terangnya.
Ia menegaskan, kritik merupakan cara untuk mengingatkan penguasa.
Adapun kritik bisa disampaikan secara langsung (direct) melalui argumentasi, maupun tidak langsung (indirect) melalui kegiatan berkesenian dan berkebudayaan.
Meski kritik bukanlah fenomena baru, sayangnya Refly menilai sejak dulu jarang ditemukan penguasa yang tidak marah ketika dikritik dan tidak membungkam para pengkritiknya.
"Rata-rata penguasa tidak mau dikritik, tidak mau terlihat buruk, dan kadang-kadang fatal, yaitu menggunakan kekuatan koersifnya untuk membungkam orang yang mengkritik dirinya," ucapnya.
Meski begitu, ia berharap hal tersebut tidak terjadi di Indonesia demi terciptanya negara yang demokratis.***
