Network
“Bahkan pada beberapa kasus, pasien keburu meninggal dunia sebelum didapatkan hasil tes laboratorium,” ungkapnya dengan sedih
Mufida menegaskan, pemerintah harus lebih cepat lagi mencegah perluasan penyebaran Covid-19 dengan membatasi pergerakan orang.
"Jika pergerakan orang tidak dibatasi, dikhawatirkan virus ini akan menyebar ke berbagai pelosok di tanah air yang akan semakin menambah banyak jatuhnya korban. Paling ideal, berdasarkan masukan dari sejumlah ahli kesehatan, dilakukan karantina wilayah atau Tes PCR massal yang langsung bisa diketahui hasilnya,” jelas Mufida.
Baca Juga: Berstatus PDP Corona, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Meninggal Dunia di Semarang
Kita harus realistis bahwa kemampuan penanganan medis juga terbatas, terutama penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas medis di garda terdepan serta ruangan isolasi, alkes dan obat-obatan.
Karena itu, Mufida mendorong pemerintah lebih serius mempertimbangkan opsi melakukan karantina, minimal untuk daerah pusat episentrum sebaran wabah seperti Jabodetabek.
"Pemerintah sebaiknya membuka opsi karantina sesuai Undang-Undang Karantina Kesehatan. Memang berat konsekwensi karantina ini, tapi kalo pemerintah melibatkan semua komponen bangsa bergotong royong, pasti bisa dilaksanakan,” tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Baca Juga: Update Corona Tangsel 27 Maret: Tambah 2 Positif, Pemkot Bikin Peta Sebaran Sampai Level Kelurahan
Mufida menambahkan, desakan untuk melakukan karantina, minimal untuk Jabotabek, sebetulnya sudah banyak disuarakan dari berbagai pihak.
Tidak hanya kalangan medis seperti para dokter, pakar epidemologi, IDI, tapi juga oleh sejumlah tokoh dan kepala daerah.
