Network
SEPUTARTANGSELCOM - Politikus Partai Demokrat, Benny Harman layangkan kritik atas pernyataan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia soal keinginan para pengusaha untuk menunda Pilpres 2024.
Benny Harman mengatakan, hukum di negara demokrasi sangat penting untuk menuntun penguasa dalam bekerja.
Menurut Benny Harman, pemimpin yang menyesuaikan ketetapan hukum, bukan hukum yang diubah untuk mengikuti keinginan para penguasa. Hal itulah yang dinilainya sebagai hakikat negara berhukum.
"Di negara demokrasi, hukum itu amat penting untuk memandu pemimpin/penguasa dlm bekerja. Pemimpin berpikir-bekerja menurut aturan hukum yg tlh ditetapkan, bukan hukum yg harus diubah utk mengikuti kemauan penguasa.Harus sebaliknya.Itulah hakikat negara berhukum itu," kata Benny Harman, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @BennyHarmanID pada Selasa, 11 Januari 2022.
Lebih lanjut Benny Harman meminta agar penguasa mencermati apa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 terkait penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.
"Jika ada niat utk maju lagi periode ke-3 harus cermati dulu UUD negaranya apakah boleh atau tidak," ujarnya.
Ia menegaskan, apabila hal tersebut dilarang di dalam konstitusi negara, maka jangan dipaksakan dengan mengubah UUD NRI 1945 sekalipun pemimpin merupakan orang yang murah hati.
"Jika tidak boleh, urungkan niatnya. Jangan ubah UUDnya meskipun dia orang murah hati dn semua golongan dan 80% rakyat negeri mungkin senang.Itulah contoh negara berhukum itu," tegasnya.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengungkapkan keinginan para pengusaha agar Pilpres 2024 ditunda.
Bahlil Lahadalia menuturkan, saat ini para pelaku usaha sedang dalam masa pemulihan akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 lalu. Karenanya, pengusaha tidak ingin diganggu dengan persoalan politik.***
