Network
Ia menjelaskan, bahwa berdasarkan hukum yang berlaku, apabila terjadi penundaan Pilpres pada 2024 mendatang, maka Indonesia akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Dlam Negeri sampai ada pemimpin baru yang dihasilkan melalui Pemilu.
"ika betul banyak pengusaha menghendaki Pemilu 2024 ditunda, maka demi hukum Presiden dan Wapres yg sekarang akan berakhir masa jabatannya di 2024. PLT Presiden dipegang Triumvirat yakni Menlu, Menhan dan Mendagri sampai ada Presiden/Wapres hasil Pemilu.Itulah hukumnya," jelasnya.
Menurut Benny K Harman, apabila ada niat kelompok tertentu untuk menunda Pilpres 2024 agar Jokowi bisa mengawal proyek IKN hingga selesai, hal tersebut adalah sesat.
Baca Juga: Fahmi Herbal Minta Maaf, Staf Ahli Kemenkominfo: Akhirnya Buat Pernyataan Bermeterai
Selain itu, ia juga memaparkan apabila Pilpres 2024 ditunda, maka DPR dan DPR tetap.
"Jika ada niat kelompok tertentu menunda Pilpres agar Presiden Jokowi mengawal proyek IKN sampai selesai, jelas itu sesat.Sebab jika ditunda, DPR dan DPD tetap. Presiden berhenti dan PLT presiden dipegang triumvirat: Menlu, Menhan, dan Mendagri hingga Pemilu berikutnya," tegasnya.***
