Network
Menurut Refly, seharusnya tidak boleh terjadi suatu pelarangan terhadap kegiatan yang ingin mengundang Habib Bahar.
Hal itu dikarenakan selama kegiatan tersebut mencakup kebebasan berserikat, berkumpul, hingga mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tidak boleh ada pelarangan karena dilindungi konstitusi dan Undang Undang.
"Jadi kalau memang ada pelanggaran, itu sifatnya post factum. Tapi sebelumnya kan tidak boleh dilarang sepanjang itu merupakan wilayah yang dilindungi konstitusi dan undang-undang," kata Refly.
Baca Juga: Habib Bahar bin Smith Gagal Kabur dari Indonesia Usai Ditangkap Densus 88 Hari Ini? Cek Faktanya
Refly berharap hal yang seperti ini harus dipahami oleh semua stakeholder, terutama oleh penguasa, yaitu pemerintah.
Dia juga berharap Indonesia tidak jatuh kembali ke masa otoritarianisme hanya karena kekuatan masyarakat sipil mengundang kekuatan militer dan aparat penegak hukum di dalam wilayah-wilayah sipil.
"Memang kadang-kadang kita agak repot juga menghadapi penceramah-penceramah yang keras, yang ngomong tanpa tedeng aling-aling seperti Habib Bahar," tutur Refly.
"Tapi jauh lebih mengerikan kalau negeri ini kemudian menjadi negeri yang tidak bebas lagi," tambahnya.
Di sisi lain, Refly meminta kita harus membedakan urusan sipil dan urusan militer yang tidak boleh bercampur-baur.
"Itulah sebabnya maka tidak boleh lagi ada perwakilan angkatan bersenjata di parlemen karena politik tidak bisa disatukan dengan senjata," ujar Refly.
