Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menentukan lokasi sirkuit Formula E tahun 2022 di Jakarta.
Jokowi sebagai penentu lokasi sirkuit di Jakarta itu diungkapkan langsung oleh Co-Founder Formula E, Alberto Longo.
Menurut Alberto Longo, lokasi sirkuit Formula E di Jakarta akan diumumkan sebelum Natal, setelah pihaknya terlebih dulu mengajukan proposal kepada Jokowi.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Selain itu, dia juga melarang Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menambah opsi lokasi sirkuit Formula E seperti Gelora Bung Karno dan Monumen Nasional.
Pasalnya Bamsoet mengatakan, kedua lokasi tersebut dilarang digunakan sebagai sirkuit Formula E pada 2022 mendatang.
Menanggapi hal ini, Pengamat politik Rocky Gerung justru memandangnya sebagai sebuah persaingan politik.
"Ini persaingan politik sampai di pojok-pojok jalanan Jakarta nih kelihatannya," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis, 25 November 2021.
Rocky Gerung mengungkapkan, Formula E merupakan bagian dari event tahunan yang sudah biasa dilakukan. Meski begitu, keterlibatan Presiden justru dipertanyakan.
"Ini sebetulnya urusan kota yang jadi ikon supaya orang ingat bahwa pernah ada mobil listrik balapan. Kan ini gelaran tahunan yang semua kota dilakukan dan nggak ada Presiden turun tangan ngatur-ngatur jalur selain memang upaya untuk mencari popularitas baru," ujarnya.
Menurut mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu, keterlibatan Jokowi dalam ajang Formula E adalah hal yang konyol.
Baca Juga: Viral Video Jokowi Lempar Bingkisan, Dokter Eva: Jangan Dilempar Pak, Please
"Jadi sebetulnya konyol aja nih, Formula E ini diinterpelasi karena ada iri dan intrik. Ujung-ujungnya, Formula U nih, formula uang atau Formula D formula duit," tuturnya.
"Bagaimana mungkin Presiden yang nentuin titik berangkat dan titik finish, dan di mana orang harus menonton," lanjutnya.
Dia menilai, perhelatan tersebut bukan panggung untuk Gubernur Anies Baswedan, melainkan untuk warga Jakarta.
"Jadi ini urusan masyarakat sebetulnya, kegembiraan masyarakat, tiba-tiba urusan politik masuk interpelasi. Buat apa urusan interpelasi? Emangnya urusan korupsi, atau urusan apa, segala macam? Kalau urusan kecil, bikin saja panitia untuk membantu Pak Anies Baswedan," tegas Rocky.
Baca Juga: Viral Video Jokowi Lempar Bingkisan, Dokter Eva: Jangan Dilempar Pak, Please
"Mungkin saja PSI dan PDIP ingin jadi panitia, tapi dia kan nggak punya pengetahuan EPrix yang mendunia ini," lanjutnya.
Salah seorang pendiri Setara Institute itu pun meminta agar Jokowi tahu diri dan menyerahkannya kepada Anies Baswedan.
Sayangnya, menurutnya hal ini justru dijadikan ajang bagi PSI dan PDIP untuk menaikkan elektabilitas publik.***
