Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Hilangnya Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon dari media sosial selama lebih dari sepekan tuai sorotan publik.
Pasalnya, Fadli Zon diketahui kerap kali mengkritik kebijakan pemerintah melalui akun Twitter pribadinya.
Sayangnya, akun Twitter Fadli Zon justru sunyi senyap setelah dirinya mendapat teguran dari Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto karena mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait banjir Sintang, Kalimantan Barat.
Baca Juga: Fahri Hamzah Minta Tolong Anies Baswedan Cari Fadli Zon, Refly Harun Justru Kritik Prabowo Subianto
Akibat hilangnya Fadli Zon dari media sosial, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah pun sampai meminta tolong Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencari Anggota Komisi I DPR RI itu.
Menanggapi hal ini, Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa Fadli Zon sedang beradaptasi dengan lingkungan baru.
Pasalnya sebagai aktivis, Fadli Zon tidak mungkin diberi surat perintah untuk mengendalikan diri secara politis.
Baca Juga: Dikabarkan Menghilang Setelah Ditegur Prabowo, Fadli Zon Akhirnya Berkabar
"Fadli Zon ini kan aktivis, dia nggak mungkin diberi semacam surat perintah untuk pengendalian diri. Bukan pengendalian diri karena emosi ya, pengendalian diri secara politis," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Kamis, 25 November 2021.
"Ada saja niat Fadli Zon sesekali jadi lancang misalnya atau memberi kritik yang melampaui penugasan beliau oleh Gerindra," sambungnya.
Menurut mantan Dosen Universitas Indonesia itu, ada kekakuan karena saat ini Partai Gerindra merupakan bagian dari kekuasaan.
Dia mengatakan, seharusnya Partai Gerindra dapat menyuarakan kepentingan publik, termasuk persoalan banjir Sintang.
Baca Juga: Fadli Zon Menghilang, Fahri Hamzah Minta Tolong ke Anies Baswedan: Pak Gubernur, Cari Sohib Ente
Rocky memandang kritik mantan Wakil Ketua DPR RI itu kepada Jokowi terkait banjir Sintang sebagai salah satu bentuk keresahan anggota DPR.
"Soal banjir di Kalimantan juga semuanya problem yang harus kita pahami sebagai keresahan dari anggota DPR. Kan itu intinya. Setiap DPR, dia lebih dahulu mewakili rakyat sebelum mewakili partainya karena dia dipilih oleh rakyat," tegasnya.
"Memang disodorkan oleh partai, tetapi dia bertanggung jawab kepada rakyat. Karena itu, dia peka terhadap ketidakadilan dan penyimpangan-penyimpangan kebijakan oleh pemerintah," lanjutnya.
Salah seorang pendiri Setara Institute itu menegaskan, Fadli Zon tidak beroposisi dengan kabinet, melainkan kedunguan yang ada di Istana.***
