Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo alias Jokowi disindir soal pembebasan lahan penduduk dalam pembangunan Sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Sindiran untuk Jokowi itu dilontarkan langsung oleh Pengamat politik Rocky Gerung usai seorang pawang hujan bernama Ahmaq Daud lapor ke polisi.
Pawang hujan tersebut melapor ke polisi setelah merasa nama baiknya tercemar akibat tersebarnya foto-foto dirinya bersama Jokowi saat peresmian Sirkuit Mandalika ke publik. Selain itu, dia dituduh gagal mengendalikan hujan saat perhelatan World Superbike (WSBK) pada 19-20 November 2021 lalu.
Ahmaq Daud mengatakan, dirinya tidak pernah diminta panitia untuk menjadi pawang hujan saat event olahraga itu dilaksanakan, melainkan saat Jokowi pertama kali menjajal sirkuit tersebut dengan motornya.
Menanggapi hal tersebut, Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa saat ini, pawang di Indonesia tengah bermasalah. Menurutnya, seseorang yang disebut 'pawang' itu tidak dapat mengatasi berbagai permasalahan di Tanah Air.
"Kita mesti tahu negeri ini pawang utamanya bermasalah karena nggak bisa turunin harga, dan bertambah terus kasus tentang keadaan republik. Dan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 24 November 2021.
Baca Juga: Operasi Kanker Prostat Lancar, SBY Berterima Kasih kepada Jokowi dan Ma'ruf Amin
Lebih lanjut, mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia itu menyinggung anggaran Rp1,1 triliun untuk pembangunan Sirkuit Mandalika.
Selain itu, dia juga menyinggung belum selesainya masalah pembebasan lahan dengan sejumlah penduduk setempat.
"Mestinya baru kita tahu juga kalau ternyata Pak Jokowi pakai pawang tuh, main motor. Jadi, buat apa ada anggaran satu koma sekian triliun kalau bisa diselesaikan dengan pawang? Perbanyak pawangnya saja tuh," tegas Rocky.
"Daripada kita buang banyak uang dan uang itu akhirnya berubah jadi olok-olok, padahal uang itu seharusnya tiba pada petani-petani yang tanahnya belum dibayar. Rakyat banyak yang belum dibayar kan? Masih ada 14 kepala keluarga yang belum dibayar di Mandalika," lanjutnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Resmikan Bendungan Karalloe Senilai Rp1,27 Triliun di Gowa, Sulawesi Selatan
Salah seorang pendiri Setara Institute itu mengatakan, penduduk yang belum dibayar tanahnya berhak lapor kepada polisi.
"Nah mereka yng seharusnya pergi lapor ke polisi," ujarnya.***
