Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana melarang perayaan Natal dan tahun baru.
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah melakukan hal tersebut karena momentum Natal dan tahun baru memiliki potensi menimbulkan kerumunan besar dan upaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
Luhut Binsar Pandjaitan pun mengajak masyarakat untuk tidak egois dan saling berbesar hati menaati protokol kesehatan agar tidak kembali mengulang pengalaman buruk yang lalu karena kelalaian.
"Di kesempatan ini, di tengah angka peningkatan kasus di Eropa dan beberapa negara lain yang terus tinggi, saya kembali mengajak kita semuanya untuk tidak egois dan saling berbesar hati," kata Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulis yang dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara pada Selasa, 16 November 2021.
"Agar kita sama-sama bisa menaati kembali protokol kesehatan yang terus diimbau agar kita tidak kembali mengulang pengalaman buruk pada masa yang lalu akibat kelalaian kita," sambung Luhut Binsar Pandjaitan.
Koordinator PPKM Jawa-Bali itu mengatakan, pemerintah sudah mempersiapkan berbagai skenario untuk mencegah kenaikan kasus akibat Natal dan tahun baru.
Luhut juga mengungkapkan kesuksesan dalam menahan kenaikan kasus Covid-19 akan menentukan keberlanjutan pemulihan ekonomi kita ke depannya.
Selain itu, pemerintah terus melihat kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan semakin berkurang.
Oleh karena itu, pemerintah akan mengetatkan penggunaan PeduliLindungi dan protokol kesehatan.
"Oleh sebab itu, dalam menyambut Natal dan tahun baru yang akan datang sebentar lagi, pemerintah akan berkoordinasi untuk mengetatkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan protokol kesehatan utamanya di tempat kerumunan," tegasnya.
Baca Juga: Kiky Saputri Ditantang Roasting 'Lord' Luhut, Netizen: Nama yang Tidak Boleh Terucap
Bahkan pemerintah akan melakukan percepatan vaksinasi di wilayah yang tingkat vaksinasi terhadap lansia masih di bawah 50 persen.
"Selain itu pemerintah akan terus menggenjot percepatan vaksinasi terutama vaksinasi lansia di wilayah yang tingkat vaksinasi umum dan lansianya masih di bawah 50 persen," ungkapnya.
Pemerintah juga akan memperkuat testing dan tracing yang dilakukan oleh TNI/Polri dan memasukkan pasien yang positif ke karantina terpusat agar tidak menularkan ke keluarganya.
"Apa yang telah kita perjuangkan bersama selama ini layak untuk terus dijaga dan tidak dilupakan hanya karena kejenuhan dan keegoisan kita semua," pungkasnya.***
