Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Dokter Pandu Riono menyemprot Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin perihal penanganan Covid-19 di Indonesia.
Melalui cuitan di akun Twitter Pribadinya, Dokter Pandu Riono meminta Jokowi untuk menetapkan target jumlah penduduk dan wilayah yang diprioritaskan untuk program vaksinasi Covid-19.
"Pak @jokowi Seharusnya target jumlah penduduk yg prioritas ditetapkan, jumlah vaksin disediakan dan distribusi pada wilayah prioritas," tulis Dokter Pandu Riono, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @drpriono1, Rabu, 4 Agustus 2021.
Baca Juga: 7 Cara Merawat AC di Rumah, Jadi Lebih Awet dan Hemat Listrik
Epidemiolog UI itu juga menyarankan agar Jokowi memperbanyak sentra layanan vaksinasi Covid-19 dan menghilangkan hambatan-hambatan yang bisa mengganggu masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan.
Menurutnya, hal tersebut adalah harga mati jika Indonesia ingin bebas dari jebakan Pandemi Covid-19.
"Itu harga mati kalau kita mau MERDEKA dari Jebakan Pandemi," katanya.
Baca Juga: Bingung Cari Rumah Sakit yang Terima Pasien BPJS? Berikut Langkah-Langkahnya
Tidak hanya Jokowi, Dokter Pandu Riono juga menyemprot Budi Gunadi.
Dia mengkritik mengenai peta pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia.
Menurut Dokter Pandu Riono, positivity rate tidak boleh dijadikan panduan untuk menurunkan 3T (Tracing, Testing, dan Treatment).
"Peta pengendalian Pandemi, jangan kendorkan Tes-Lacak-Isolasi berdasarkan positivity rate," ujarnya.
Baca Juga: Covid-19 Disebut Bocor dari Lab Wuhan, Adhie Massardi: Dunia Akan Pastikan Kesalahan Rezim Komunis China
Dia menyarankan kepada Budi Gunadi agar jumlah orang yang divaksinasi tidak didasarkan pada persentase, melainkan angka mutlak.
Lebih lanjut, Epidemiolog itu juga meminta agar vaksinasi target capaian tersebut dimulai dari yang tertinggi dengan catatan logistik vaksin harus memenuhi akomodasi kebutuhan.
Dia juga mengingatkan agar hal tersebut dilakukan dengan benar dan tidak terbalik.
Baca Juga: Bantuan PIP Bagi Siswa MI-MA dari Kemenag Telah Cair Rp1,3 Triliun, Simak Penjelasannya
"Tetapkan jumlah orang yg divaksinasi dalam angka mutlak, bukan persentase. Mulai dari yg tertinggi capaian, logistik vaksin harus mampu akomodasi kebutuhan. Jangan terbalik. @BudiGSadikin," ungkapnya.***
