SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menuai kritikan publik usai mengatakan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) di Tanah Air sebagai musibah.
Tak hanya itu, Mahfud MD juga mengatakan pemerintah telah menangani 'musibah' korupsi bansos itu dengan menyerahkannya kepada lembaga penegak hukum.
Pernyataan Mahfud MD itu pun disorot oleh sejumlah tokoh dalam negeri misalnya, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan.
Kritikan Umar Hasibuan atau beken disapa Gus Umar kepada Mahfud MD itu disampaikan melalui akun Twitter pribadinya @umar_chelsea75 pada Senin, 2 Agustus 2021.
Dalam cuitan, Gus Umar merasa heran dengan Mahfud MD yang dinilai tidak memahami arti musibah.
"Dari kemarin pengen komentari ini. Bisa ya korupsi duit Bansos dibilang musibah. Apa Mahfud Gak paham arti musibah?" ujar Gus Umar, seperti dikutip Seputartangsel.com dari cuitannya.
Gus Umar pun menjelaskan bahwa yang dapat dikatakan musibah adalah seperti wafatnya seseorang. Sementara, korupsi bansos Covid-19 tidak dapat dikatakan sebagai musibah karena dilakukan secara sadar.
"Musibah itu seperti orang wafat, kecelakaan. Yang namanya korupsi itu dilakukan secara sengaja dan sadar fud," sindir Gus Umar.
Gus Umar menyayangkan atas sikap pejabat di Tanah Air yang bisa membuat immun tubuh menurun.
"Oh Tuhan. Benar-benar ya pejabat sekarang bikin immun turun," tambahnya.
Selanjutnya, dirinya pun menyentil pernyataan Mahfud MD dengan membagikan kisah seorang bocah berusia 15 tahun yang berdagang gorengan demi membiayai hidup dalam suatu artikel.
"Nih Mahfud betapa susahnya hidup zaman sekarang. Masih tega ya anda bilang korupsi Bansos musibah," sindir Gus Umar.
Baca Juga: Sumbangan Rp2 T Akidi Tio, Mahfud: Semoga Nyata
Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan dirinya kerap mendapatkan kritikan
dari masyarakat terkait permasalahan penanganan Covid-19 terkait penyaluran bansos yang telah dikorupsi oleh oknum-oknum tak bertanggungjawab.
Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD saat digelarnya acara silaturahmi dengan alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan ormas lintas agama dan Forkopimda se-Jawa Tengah secara daring pada Sabtu, 31 Juli 2021.
"Ada problem yang sering saya ceritakan, problemnya itu tidak mudah misalnya selalu ada kritikan bantuan sosial dikorupsi, iyalah itu musibah. Itu musibah dan itu sudah diselesaikan secara hukum," tutur Mahfud MD.
Mahfud MD mengatakan bahwa adanya kesulitan dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat itu disebabkan karena permasalahan administrasi.
Dirinya menyebutkan bahwa di sejumlah daerah pun merasa takut untuk mengeluarkan anggaran.
Hal ini dikarenakan apabila prosesnya tidak memenuhi standar formal yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Menteri Keuangan (Menkeu), maka dapat berpotensi dana bansos itu dikorupsi.****