Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Secara mengejutkan, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berniat menghapus kartu kredit untuk pejabat tinggi Pertamina.
Dalam penjelasannya, fasilitas kartu kredit tersebut disepakati dihapus untuk menghemat anggaran perusahaan. Plafon kredit yang diberikan cukup fantastis, untuk Ahok saja sebagai komisaris utama dikabarkan mencapai 30 miliar rupiah.
Sampai siang ini, Kamis 17 Juni 2021, berita kartu kredit di Pertamina masih menjadi trending di Twitter. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ikut berkomentar.
Baca Juga: Gubernur Anies Baswedan Sebut Jakarta Lewati Target Vaksinasi, Ferdinand Hutahaean:Jangan Bohong
“Kartu kredit Komut Pertamina sbsr Rp 30 milyar. Kenapa ada aturan ini? Kenapa baru dibuka stlh sktr 2 thn dinikmati dan bkn digunting saat diberikan? Aturan tsb pernah dilarang, kok hidup lagi?” ujar Said Didu di Twitter @Muhammad Said Didu dengan menambahkan link ke channel YouTube MSD.
Lebih jauh, Said Didu menjelaskan dalam Channel Youtube MSD Rabu 16 Juni 2021, bahwa saat ia masih aktif di Kementerian BUMN, setiap direktur yang mendapatkan fasilitas kartu kredit diminta langsung mengguntingnya saat diterima. Dia pernah mendapatkannya dan langsung digunting.
Kebijakan fasilitas kartu kredit untuk petinggi BUMN sendiri sudah dihapuskan. Said Didu tidak mengerti mengapa sekarang ada lagi.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 17 Juni 2021: Nino Usir Elsa Hingga Mama Sarah Akan Bantu Tutupi Kejahatannya
Pada akhirnya Said Didu mempertanyakan, Ahok sudah menjabat sebagai Komisaris hampir dua tahun. Mengapa baru sekarang hal tersebut dipermasalahkan. Dua tahun sudah dinikmati.
“Saya kaget juga, Ahok ini suka mencari popularitas,” ujar Said Didu dalam pembuka percakapannya.
“Kalau bukan untuk mencari popularitas, pada saat itu (kartu kredit) disodori, digunting saja,” tambahnya.
Baca Juga: Cristiano Ronaldo Geser Botol Coca-Cola, Ini Efeknya Jika Sering Mengonsumsi Minuman Bersoda
Masih dalam channel yang sama, unggahan yang disebut sebagai Dialog Manusia Merdeka, Said Didu meminta Kementerian BUMN menertibkan kebijakan tentang kartu kredit yang menghebohkan. Semuanya harus jelas plafon dan tujuannya.
Jika memang 30 miliar benar, Pertamina harus diaudit. Itu artinya Direksi dan Komisaris tidak menjalankan perusahaan dengan benar. ***
