Network
Salah satu indikator tersebut adalah tingkat kesanggupan melunasi utang (solvabilitas).
Menurut pernyataan Sartono, prinsip kemampuan untuk melunasi utang tersebut tentu seirama dengan definisi kesinambungan fiskal.
Baca Juga: 7 Chat Kocak Customer Dengan Driver Ojol, Bikin Tepuk Jidat Lihatnya Drama Banget
Kesinambungan fiskal yang dimaksud adalah mengenai kemampuan dalam menjaga tingkat layanan dan kebijakan fiskal tanpa adanya perubahan yang signifikan. Selain itu, kemampuan untuk melunasi utang di masa waktu yang akan datang.
"Terlepas dari persoalan dampak pandemi, defisit yang makin lebar membutuhkan penarikan utang baru yang makin besar. Pada saat bersamaan, utang lama yang jatuh tempo pun makin bertambah," kata Sartono, seperti dikutip Seputartangsel.com dari laman resmi Demokrat pada Minggu, 23 Mei 2021.
Sementara itu, menurut Sartono, pembiayaan utang yang mengalami kenaikan drastis pada tahun 2020 tersebut belum menunjukan adanya penurunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) tahun 2021.
Baca Juga: Protes Dokter Pandu Riono Soal Penanganan Pandemi, Fadjroel Rachman Beri Jawaban
"Padahal besaran pembiayaan utang yang naik drastis pada tahun 2020, belum turun secara berarti pada APBN 2021,’’ kata Sartono.
Politisi senior Partai Demokrat itu memprediksikan kondisi utang pemerintah akan sangat sulit untuk diklaim aman untuk saat ini maupun beberapa waktu yang akan datang.
Sartono menyarankan pemerintah untuk kembali memperhitungkan adanya dampak terhadap perekonomian nasional apabila utang terus berlanjut dalam waktu lama dan nilai utang semakin besar.
