Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Pelajar kelas II SMA di Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dikeluarkan dari sekolahnya karena ‘menghina’ Palestina di TikTok sehingga sempat viral.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Kabupaten Bengkulu Tengah Adang Parlindungan menyebutkan keputusan itu merupakan kesepakatan bersama antara pihak sekolah, orangtua MS, dan sejumlah pihak terkait yang dimediasi kepolisian dan sejumlah tokoh masyarakat.
"Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah mengevaluasi tata tertib sekolah dan pelanggaran MS dan hasilnya yang bersangkutan sudah melampaui ketentuan," katanya di Bengkulu pada Rabu, 19 Mei 2021.
Baca Juga: Rapper Cilik Palestina MC Abdul Kisahkan Negerinya Lewat lagu yang Menggugah
Berdasarkan hasil rapat internal Dinas Cabdin Pendidikan Wilayah VIII Kabupaten Benteng dengan pihak sekolah maka pelajar tersebut dikembalikan ke orang tuanya untuk dibina.
Pelajar berinisial MS juga membuat permintaan maaf yang disampaikan secara terbuka dan disebarluaskan lewat media sosial miliknya.
Dari keputusan rapat yang dihadiri oleh Kapolres Benteng, Waka Polres Benteng, Kasat Intel Polres Benteng, Kasat Reskrim Polres Benteng, Kepala Cabdin Pendidikan Wilayah VIII Benteng, kepala sekolah, ketua komite, FKUB, Badan Kesbangpol Benteng, Kemenag Benteng, Komisi I DPRD Benteng tersebut disepakati kasus MS dinyatakan selesai.
Sebelumnya MS membuat rekaman ujaran kebencian terhadap Palestina yang saat ini sedang berkonflik dengan Israel. Dalam unggahan berdurasi 8 detik yang sudah dihapus oleh TikTok itu MS merekam dirinya menyuarakan hujatan terhadap Palestina.
Dalam rapat bersama para pihak itu MS juga telah menyampaikan permintaan maaf dan menyatakan tindakannya itu adalah spontan sebagai bentuk keisengan dengan tujuan mengikuti tren bermedia sosial dan ia tidak menyangka akan berbuntut panjang.
"Saya minta maaf atas perbuatan saya, baik kepada warga Palestina maupun seluruh warga Indonesia. Saya hanya iseng dan bercandaan saja bukan maksud berbuat apa-apa dan saya juga tidak menyangka bisa seramai ini," ujarnya.
Baca Juga: Temuan Pecahan KRI Nanggala 402 Diserahkan Tiongkok ke Pihak Indonesia
Aktivis perlindungan perempuan dan anak menyoroti tindakan sekolah yang memutuskan mengeluarkan MS.
Direktur Pusat Pendidikan Perempuan dan Anak (PUPA) Susi Handayani mengatakan mengeluarkan MS dari sekolah adalah bentuk penghukuman yang seharusnya tidak lagi diberikan kepada anak. Demikian dikutip dari Antara.
Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Nomor 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak.
Baca Juga: Mulai 20 Mei 2021, Lagu Indonesia Raya Diputar di DIY Tiap Pagi
"Pertama kita semua mengakui apa yang dilakukan anak itu salah. Tetapi yang diberikan seharusnya sanksi yang berdampak baik bagi anak, bukan hukuman. Karena semangat Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada lagi hukuman bagi anak," kata Susi.
Bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada anak itu menurut Susi antara lain membuat konten pendidikan di media sosial yang dia gunakan dalam durasi tertentu sehingga bentuk sanksi itu mencerahkan bagi dirinya dan pubik.
Kebijakan mengeluarkan anak dari sekolah adalah pola penghukuman. Seharusnya pola ini tidak diterapkan lagi dalam sistem pendidikan yang memerdekakan.
Baca Juga: Ketua DPD RI LaNyalla Prihatin, Guru TK Ketahuan Diteror Pinjol Malah Dipecat
Menurut Susi, mediasi dengan berbagai pihak yang digelar beberapa hari lalu MS seharusnya juga memiliki pendamping selain hanya didampingi orangtua. Hal ini mengakibatkan posisi MS sangat lemah dan hanya menerima semua keputusan yang ditimpakan padanya.
"Saat anak dihadirkan dalam proses mediasi seharusnya didampingi karena dia dihadirkan sebagai orang yagn bersalah tentu ada tekanan psikologis. Maka semua hal dia terima karena posisinya lemah," ujarnya. ***
